Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Selasa dini hari. Ketika sebagian besar warga masih terlelap, sebuah operasi penegakan hukum bergerak membelah senyap. Sasarannya? Orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan. Bupati Fadia Arafiq tak lagi berkutik saat tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang menjemput.

​Di balik citra manis pembangunan daerah, tercium aroma busuk yang menggerogoti sektor pengadaan barang dan jasa. Ini bukan sekadar kecerobohan administrasi, melainkan sebuah skema terstruktur yang dirancang sangat rapi di ruang-ruang tertutup birokrasi.

​Skandal "Ijon" dan Sistem Bemper

KPK tidak hanya membawa sang Bupati ke Gedung Merah Putih di Jakarta, tetapi juga dua orang kepercayaannya. Mengapa ajudan ikut terseret? Dalam anatomi korupsi tingkat tinggi, sang dalang pemegang kuasa jarang sekali mengotori tangannya sendiri. Ajudan difungsikan sebagai "bemper" atau perisai hidup—pengepul upeti uang tunai dari para kontraktor yang rakus ingin menguasai proyek.

​Praktik "ijon" diduga kuat menjadi pelumas utamanya. Para pengusaha menyetor commitment fee belasan persen di muka, jauh sebelum palu tender resmi diketuk. Sistem lelang elektronik (LPSE) yang diagungkan sebagai simbol transparansi, nyatanya hanya menjadi etalase formalitas belaka. Di belakang layar, spesifikasi dan syarat proyek telah dijahit agar pas dikenakan oleh perusahaan "titipan".

​Saat pengawasan internal daerah tumpul karena tersandera konflik kepentingan, uang rakyat yang seharusnya mewujud menjadi jalan dan jembatan yang kokoh, justru disunat habis-habisan demi memuaskan syahwat kekuasaan segelintir elite.

​Kini, jam pasir KPK sedang menghitung mundur waktu 1x24 jam. Akankah penyidik membongkar seluruh rantai penikmat dana gelap ini, atau akankah ini hanya menjadi puncak gunung es dari gurita korupsi di jalur Pantura?

​Publik kini menanti KPK menyingkap tabir gelap di Kota Batik.