Jakarta, Satuju.com - Perdebatan tajam terjadi dalam forum Indonesia Lawyers Club ketika isu hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat dibahas oleh para narasumber.

Diskusi tersebut menghadirkan Tsamara Amany, Natalius Pigai, serta Deddy Sitorus.

Debat bermula ketika Tsamara menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam demokrasi.

“Sebagai orang yang mengerti HAM, harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu bagian penting, bahkan sangat penting dalam demokrasi,” ujar Tsamara dalam diskusi.

Ketegangan meningkat saat Natalius Pigai menyinggung soal ketidaktaatan sipil (civil disobedience). Ia menyatakan bahwa pihak yang tidak taat hukum atau menolak sistem sebaiknya keluar dari negara atau membentuk negara sendiri.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Deddy Sitorus. Politisi yang juga pernah menjadi aktivis di WALHI itu menilai pandangan tersebut tidak tepat jika dilihat dari perspektif HAM.

Menurut Deddy, perbedaan pandangan terhadap pemerintah atau bahkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum tidak otomatis berarti melanggar hukum.

“Memangnya orang tidak boleh berbeda dengan kekuasaan atau pemerintah? Yang tidak boleh itu melanggar hukum. Tidak percaya pada hukum juga bagian dari hak asasi manusia,” tegasnya dalam perdebatan.

Pigai kemudian menanggapi dengan menyebut pengalaman panjangnya dalam gerakan advokasi masyarakat sipil, termasuk keterlibatannya dalam berbagai organisasi dan gerakan lingkungan.

Inti Perdebatan

1. Kebebasan Berpendapat

Tsamara menekankan bahwa perbedaan pendapat merupakan inti demokrasi.

2. Civil Disobedience

Pigai berpendapat bahwa pembangkangan terhadap hukum tidak dapat dibenarkan.

3. Hak Mempertanyakan Hukum

Deddy Sitorus menilai masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan bahkan tidak percaya pada proses hukum, selama tidak melanggar hukum secara langsung.

Perdebatan tersebut kembali menyoroti batas antara kebebasan berpendapat, kritik terhadap negara, dan ketaatan terhadap hukum dalam sistem demokrasi.