Internet, Konspirasi dan Ijazah Jokowi yang Tak Pernah Benar-Benar Selesai

Ilustrasi. (poto Ai)

Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Di era internet, masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu momentum untuk bangkit kembali.

Begitulah nasib polemik lama tentang ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sebuah video viral kembali beredar di jagat maya, memantik ulang perdebatan yang sebenarnya sudah berkali-kali dinyatakan selesai.

Dalam rekaman tersebut, sosok yang disebut sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Taufik Bahaudin, mengurai keraguan dari sebuah pasfoto hitam-putih yang tertera di ijazah 

Universitas Gadjah Mada. Ia membedah detail wajah dengan nada skeptis: bentuk hidung, struktur telinga, hingga absennya kumis pada wajah pemuda di foto tersebut.

“Tinggal panggil saja. Mana ijazahnya, tunjukkan,” ujarnya dalam video yang kini kembali menyebar luas.

Bagi sebagian kalangan, pernyataan itu menyentuh inti dari setiap teori konspirasi: tuntutan transparansi absolut. Bahkan, tudingan tersebut meluas hingga mempertanyakan kinerja sistem verifikasi negara—termasuk peran Komisi Pemilihan Umum dalam proses pencalonan presiden.

Namun di sisi lain, polemik ini sebenarnya bukan cerita baru.

Universitas Gadjah Mada telah berulang kali menegaskan keaslian ijazah tersebut. Pada akhir 2022, pihak rektorat secara resmi menyatakan bahwa Joko Widodo memang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan dan lulus dari kampus tersebut.

Beberapa gugatan hukum terkait isu serupa juga pernah diajukan ke pengadilan, namun tidak berujung pada putusan yang menyatakan adanya pemalsuan.

Meski demikian, di tengah derasnya arus informasi digital, isu ini terus muncul kembali—seperti bara yang tampak padam, tetapi tetap menyimpan panas di bawah abu.

Kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar soal keaslian selembar ijazah.

Pertanyaan yang lebih besar justru menggantung di ruang publik: mengapa narasi ini terus hidup?

Apakah ini semata dorongan untuk memastikan transparansi kekuasaan?

Ataukah hanya residu politik yang sengaja dipelihara agar kecurigaan publik tidak pernah benar-benar padam?

Satu hal yang pasti: kertas itu mungkin telah menguning dimakan usia.

Namun polemik yang mengelilinginya tampaknya masih jauh dari kata usai.