Satuju.com - Sejumlah pihak melaporkan dugaan kejanggalan dalam dokumen syarat pencalonan presiden kepada aparat penegak hukum. Dalam pernyataannya, pelapor menilai proses verifikasi dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan secara kurang teliti sehingga memunculkan pertanyaan di tengah publik.

Pelapor menyoroti dokumen yang disebut berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka menyebut terdapat perbedaan pada detail legalisasi dokumen, khususnya terkait tanggal yang tercantum pada berkas tersebut.

Menurut pihak pelapor, dokumen yang telah dilegalisir seharusnya memiliki kelengkapan administratif yang jelas dan konsisten. Perbedaan detail tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.

Dalam pernyataannya, pelapor juga mendesak pihak UGM untuk memberikan klarifikasi secara transparan terkait dokumen yang menjadi sorotan tersebut. Mereka menilai penjelasan resmi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan maupun proses administrasi negara.

Di sisi lain, pelaporan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian pihak meminta agar proses hukum berjalan secara objektif dan transparan sehingga fakta yang sebenarnya dapat terungkap.

Hingga kini, baik KPU maupun UGM belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang disampaikan tersebut. Publik pun menantikan penjelasan lebih lanjut guna memastikan duduk perkara yang sebenarnya.