Jakarta, Satuju.com – Kelompok yang menamakan diri Bonjovi (Bongkar Ijazah Jokowi) kembali menyoroti polemik keterbukaan dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Petrus Selestinus, mereka menilai jalur hukum yang ditempuh dalam perkara ini justru belum sepenuhnya membuka akses informasi kepada publik.

Menurut Petrus, terdapat sejumlah lembaga yang dinilai belum transparan terkait dokumen tersebut, di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Polda Metro Jaya.

Bonjovi mengklaim telah beberapa kali memenangkan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, termasuk dalam perkara yang melibatkan KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan UGM. Mereka menilai hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa dokumen terkait seharusnya dapat diakses publik.

“Masih ada satu proses yang berjalan, yakni sengketa dengan Polda Metro Jaya, yang akan dilanjutkan setelah Lebaran,” ujar Petrus.

Dalam pernyataannya, Bonjovi juga menyoroti langkah penyitaan dokumen oleh Polda Metro Jaya di UGM yang disebut mencapai ratusan dokumen. Mereka mempertanyakan relevansi jumlah dokumen tersebut dalam konteks perkara yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.

Selain itu, Bonjovi menilai masih diperlukan kejelasan dan keterbukaan informasi agar polemik ini tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, proses hukum terkait kasus ini masih terus berjalan. Bonjovi menegaskan akan terus menempuh jalur yang tersedia, termasuk melalui mekanisme sengketa informasi, untuk memperoleh kejelasan atas dokumen yang menjadi perdebatan.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak-pihak terkait mengenai perkembangan lebih lanjut dari polemik tersebut.