Bengkalis, Satuju.com – Gelombang pemadaman listrik yang terjadi berulang dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menjadi keluhan masyarakat, tetapi juga memicu sorotan tajam dari DPRD Bengkalis. Dalam rapat lintas komisi bersama PLN ULP Bengkalis dan Bagian SDA Setda Bengkalis, Senin (6/4/2026), para wakil rakyat menilai persoalan listrik ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan cerminan persoalan sistemik layanan publik di daerah.

Rapat yang digelar di Ruang Komisi I DPRD Bengkalis itu menjadi forum “audit terbuka” atas kinerja pelayanan kelistrikan, di tengah meningkatnya tekanan publik akibat pemadaman yang dinilai tidak terencana dan minim informasi.

Anggota Komisi III, Fakhtiar Qadri, yang memimpin jalannya rapat, secara lugas mempertanyakan akar persoalan. Ia menilai, ketidakjelasan penyebab pemadaman—apakah karena gangguan mesin, jaringan, atau faktor eksternal—menunjukkan lemahnya manajemen komunikasi krisis dari pihak PLN.

“Dulu komunikasi sangat responsif, sekarang justru sulit diakses. Ini yang menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” tegas Fakhtiar.

Ia juga menyoroti waktu pemadaman yang kerap terjadi saat magrib, yang berdampak langsung pada aktivitas ibadah dan ekonomi rumah tangga. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan belum adanya sensitivitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Masalah Sistemik, Bukan Sekadar Teknis

Sorotan DPRD ini menguatkan pola persoalan yang sebelumnya juga muncul pada sektor lain. Seperti kasus distribusi BBM subsidi di Pulau Bengkalis, di mana masalah utama bukan pada ketersediaan, melainkan pada sistem distribusi yang tidak merata. Demikian pula dengan krisis air bersih yang sempat menekan masyarakat dan memicu kritik terhadap PDAM Tirta Terubuk.

Dalam konteks listrik, DPRD menilai persoalan serupa kembali terulang: sistem belum mampu menjamin akses layanan yang stabil dan merata.

Sekretaris Komisi II, Rendra Wardana (Yan Kancil), menegaskan pentingnya langkah antisipatif yang terukur.

“PLN harus punya roadmap jelas minimal satu sampai dua bulan ke depan. Jangan sampai pemadaman terus berulang tanpa solusi konkret,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi jadwal pemadaman agar masyarakat dapat meminimalisir kerugian, terutama untuk perlindungan peralatan elektronik dan aktivitas usaha kecil.

Dampak Nyata di Lapangan

Anggota Komisi IV, M. Isa, mengungkapkan bahwa wilayah Bantan menjadi salah satu titik paling terdampak, dengan frekuensi pemadaman yang cukup tinggi. Ia mempertanyakan kesiapan sistem cadangan listrik sebagai bentuk mitigasi.

Hal senada disampaikan Firman dari Komisi II, yang menyoroti pola pemadaman rutin di Teluk Lancar.

“Setiap magrib warga sudah bersiap gelap. Ini bukan lagi gangguan insidental, tapi sudah seperti pola tetap yang mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi,” kritiknya.

Sementara itu, H. Zamzami dari Komisi I menyoroti lambannya realisasi proyek strategis seperti kabel bawah laut yang telah berjalan selama lima tahun tanpa hasil signifikan.

Ketua Komisi IV, Irmi Syakip Arsalan, menegaskan bahwa pemadaman harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan terjadwal secara rasional.

Penjelasan PLN: Beban Puncak dan Keterbatasan Sistem

Menanggapi berbagai kritik tersebut, pihak PLN melalui Muhammad Juliandra menjelaskan bahwa selama Idulfitri tidak ada pemeliharaan terencana. Pemadaman terjadi akibat lonjakan beban saat sistem dinormalkan, yang memicu pelepasan otomatis hingga blackout.

Manajer Teknik PLN, Ridho, menambahkan bahwa pihaknya juga menghadapi kendala pasokan BBM serta kondisi tegangan rendah di beberapa wilayah seperti Kecamatan Bantan.

“Perbaikan tiang listrik miring sudah dijadwalkan tanpa pemadaman. Informasi pemadaman ke depan juga akan disampaikan minimal satu hari sebelumnya,” ujarnya.

Terkait proyek kabel bawah laut, PLN menyebut seluruh perizinan telah rampung dan saat ini masuk tahap penyesuaian teknis.

Desakan Perbaikan Menyeluruh

Rapat lintas komisi ini pada akhirnya tidak hanya menjadi forum klarifikasi, tetapi juga penegasan bahwa perbaikan layanan publik di Bengkalis harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor.

DPRD menilai, tanpa pembenahan sistem distribusi, transparansi informasi, dan kesiapan infrastruktur, persoalan listrik berpotensi terus berulang seperti halnya krisis BBM dan air bersih yang sebelumnya terjadi.

Menutup rapat, Fakhtiar Qadri menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar penjelasan teknis.

“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian layanan. PLN harus membuktikan bahwa perbaikan benar-benar dilakukan, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.