Oleh: Lhynaa Marlinaa

​Satuju.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) lahir dengan janji pemuliaan: sebuah mekanisme gotong royong nasional di mana surplus ekspor sawit dihimpun untuk memperkuat tulang punggung industri, yakni para petani swadaya. Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), lembaga ini seharusnya menjadi oase bagi jutaan petani gurem yang berjuang dengan produktivitas rendah.

​Namun, hasil bedah forensik terhadap arus kas dan struktur kebijakan lembaga ini justru mengungkap anomali yang mencengangkan. Alih-alih menjadi instrumen pemerataan, BPDPKS disinyalir bertransformasi menjadi mesin redistribusi kekayaan yang bergerak mundur—mengambil dari yang kecil untuk menjamin keuntungan yang besar.

​Berikut adalah empat anatomi krusial yang mengonfirmasi adanya ketimpangan struktural dalam tata kelola dana sawit nasional.

​1. Ilusi Pungutan: Beban Riil di Pundak Petani

​Secara legal, Pungutan Ekspor (PE) adalah beban yang dikenakan kepada korporasi pengekspor minyak sawit mentah (CPO). Di permukaan, korporasi tampak sebagai pihak yang "berkorban" menyetor dana ke kas BPDPKS.

​Namun, mekanisme pasar berkata lain. Dalam praktiknya, beban pungutan ini secara sistematis ditransmisikan ke level paling bawah. Pihak korporasi menyesuaikan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani lokal dengan memotong margin untuk menutupi biaya pungutan tersebut. Akibatnya, triliunan rupiah yang terkumpul di rekening BPDPKS sejatinya adalah akumulasi dari "keringat" petani yang dipangkas secara tidak langsung di setiap timbangan pengepul.

​2. Sinergi atau Subsidi? Melacak Arus Dana Biodiesel

​Pertanyaan besar muncul ketika kita menelaah alokasi pemanfaatan dana. Data historis menunjukkan disparitas yang tajam: lebih dari 80 persen dana yang terkumpul tidak kembali ke perkebunan rakyat, melainkan mengalir deras ke sektor biodiesel.

​Dana tersebut digunakan untuk menutup selisih harga indeks pasar antara bahan bakar fosil dan biodiesel (B30 hingga B35). Secara teknis, ini adalah insentif agar program mandatori energi terbarukan tetap berjalan. Namun, secara substansial, penerima manfaat utama dari "insentif" ini adalah segelintir grup konglomerasi raksasa yang menguasai kapasitas produksi biodiesel nasional. Negara, melalui BPDPKS, efektif memberikan jaminan laba (bailout) bagi korporasi hilir menggunakan dana yang dihimpun dari hulu yang rapuh.

​3. Tembok Birokrasi: Eksklusi Sistematis Petani Gurem

​Mengapa serapan dana untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) selalu berjalan merayap dibandingkan kucuran dana biodiesel? Jawabannya terletak pada desain administrasi yang menyerupai "pancung birokrasi" bagi petani kecil.

​Persyaratan legalitas lahan yang harus bersih dari status kawasan hutan dan sertifikasi tanah yang rigid menjadi barikade utama. Di lapangan, jutaan hektar kebun rakyat terjebak dalam tumpang tindih regulasi agraria yang tak kunjung usai. Ketidakmampuan petani memenuhi standar administratif ini menjadi "alasan pembenar" bagi otoritas untuk mengendapkan dana, yang pada akhirnya dialihkan kembali ke pos insentif biodiesel dengan dalih optimalisasi penyerapan anggaran.

​4. Ekosistem Tertutup: Konflik Kepentingan di Meja Kebijakan

​Struktur pengambilan keputusan di BPDPKS mencerminkan model Closed-Loop Syndicate. Kebijakan strategis diputuskan oleh Komite Pengarah yang diisi oleh menteri terkait, namun pengaruh lobi dari asosiasi industri besar di kursi penasihat tampak mendominasi arah kebijakan.

​Ketidakhadiran representasi petani gurem yang kuat dalam pengambilan keputusan membuat kebijakan yang dihasilkan cenderung bias ke arah hilirisasi industri besar. Hasilnya adalah sebuah sirkulasi ekonomi yang tertutup: pengusaha ikut merumuskan kebijakan, menetapkan besaran subsidi, dan mereka pula yang menjadi penerima manfaat terbesar dari kebijakan tersebut.

​Catatan Penutup: Transisi Energi di Atas Ketimpangan

​Tata kelola BPDPKS saat ini menghadirkan potret "Robin Hood Terbalik" yang dilegalkan oleh regulasi. Di tengah narasi megah mengenai Transisi Energi Hijau dan kemandirian energi nasional, terselip realitas pahit bahwa program ini dibiayai oleh hak-hak petani yang terpinggirkan secara struktural.

​Jika restrukturisasi fundamental terhadap distribusi dana ini tidak segera dilakukan, maka biodiesel bukan lagi sekadar bahan bakar nabati, melainkan monumen atas kegagalan negara dalam melindungi rakyat kecil di tengah kepungan kepentingan oligarki industri