Oleh: Lhynaa Marlinaa

​Satuju.com - Di balik megahnya pilar-pilar gedung kura-kura, sebuah tragedi fiskal baru saja dipentaskan. Ketika publik terperangah melihat angka Rp6,9 miliar untuk kaus kaki dan Rp1,39 triliun untuk motor trail pengantar makanan dalam usulan Badan Gizi Nasional (BGN), mata kita seharusnya tidak hanya tertuju pada birokrat yang menyusun draf tersebut.

​Pisau bedah harus diarahkan lebih tinggi: ke kursi-kursi empuk di Senayan. Mengapa institusi yang memegang hak budgeting absolut bisa membiarkan anggaran "ajaib" ini melenggang tanpa hambatan?

​Berikut adalah hasil bedah forensik atas mekanisme yang kami sebut sebagai "Sindrom Stempel Otomatis" di parlemen.

​1. Kematian Hak Anggaran di Tangan Koalisi Gemuk

​Secara konstitusional, DPR dibekali kuasa veto untuk mencoret setiap rupiah yang dianggap tidak masuk akal. Namun, ketika fungsi pengawasan berbenturan dengan loyalitas politik, akal sehat sering kali menjadi tumbal pertama.

​Dalam ekosistem politik yang didominasi koalisi penguasa, program seperti "Makan Bergizi Gratis" dianggap sebagai "Program Suci". Mengkritisi rincian kaus kaki atau spesifikasi motor listrik di dalamnya dianggap sebagai tindakan "melawan arus" istana. Alih-alih melakukan penyisiran (scrutiny) mendalam, anggota komisi bertransformasi menjadi tukang stempel mekanis. Mereka tidak lagi menjaga uang rakyat; mereka menjaga harmoni politik.

​2. Kamuflase dalam "Tumpukan Jerami" Ratusan Triliun

​Bagaimana angka miliaran bisa luput dari pengamatan paripurna? Jawabannya adalah Skala Ekonomi.

​Dengan total pagu anggaran BGN tahun 2026 yang menembus Rp268 triliun, angka Rp6,9 miliar untuk kaus kaki hanyalah remah-remah sebesar 0,002%. Di dalam ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), perdebatan biasanya hanya berputar pada angka makro dan pertumbuhan ekonomi. Rincian item pengadaan yang di-markup gila-gilaan sengaja disembunyikan di dalam lampiran setebal ribuan halaman, berharap kelelahan fisik para wakil rakyat akan meloloskan nafsu birokrasi.

​3. Simbiosis Vendor: Titipan di Ruang Gelap

​Ada hukum tak tertulis di koridor kekuasaan: persetujuan jarang diberikan secara cuma-cuma. Pertanyaannya bukan lagi "mengapa kaus kaki?", tapi "kaus kaki milik siapa?".

​Analisis forensik menunjukkan pola di mana rincian spesifik dalam anggaran sering kali merupakan "pesanan" yang dititipkan oknum politisi kepada birokrat. Dengan menyiapkan vendor dari jaringan kolega, margin keuntungan dari proyek pengadaan ini sejak awal sudah diproyeksikan sebagai komisi (kickback) untuk membiayai mesin politik atau kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, DPR bukan lagi penyaring, melainkan perancang pintu belakang.

​4. Perangkap "Asal Bapak Senang"

​BGN, sebagai lembaga baru dengan sorotan penuh, menjadi zona sensitif. Anggota DPR terjebak dalam dilema kepengecutan: mengusik proyek lembaga ini bisa berisiko pada kelancaran anggaran untuk Daerah Pemilihan (Dapil) mereka sendiri.

​"Jangan mengusik dapur tetangga jika tidak ingin piringmu dipecahkan." Filosofi ini membuat fungsi check and balances mati suri. Mereka memilih jalan aman dengan membiarkan pajak rakyat "dibakar" untuk barang-barang non-esensial, asalkan posisi politik mereka tetap aman dalam lingkar kekuasaan.

​Kesimpulan: Ketika Sang Penjaga Memilih Tidur

​Birokrat BGN mungkin adalah arsitek dari anggaran konyol ini, namun DPR adalah pelaku pembiaran. Gedung Senayan seharusnya menjadi saringan terakhir yang memisahkan kebutuhan rakyat dengan kerakusan birokrasi.

​Namun, ketika motor trail seharga triliunan rupiah bisa lolos begitu saja, itu adalah bukti sah bahwa saringan fiskal kita telah jebol. Rakyat tidak menggaji wakilnya untuk menjadi penonton pasif, apalagi menjadi mitra dalam pemborosan. Sayangnya, "sang penjaga" anggaran kita saat ini tampaknya lebih memilih tidur pulas di atas tumpukan dokumen, atau mungkin, sedang sibuk mencicipi hidangan yang seharusnya ia jaga.