Jakarta, Satuju.com - Gagasan pemanfaatan KTP elektronik (E-KTP) sebagai alat pengendali distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencuat di media sosial di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai cukup tajam.

Melalui unggahan akun Instagram Instagram @davidalfusunarma, disampaikan bahwa penggunaan E-KTP berpotensi menjadi solusi agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Dengan dukungan teknologi, sistem tersebut dinilai mampu membatasi akses pembelian BBM bersubsidi hanya bagi masyarakat yang berhak.

“E-KTP harusnya bisa digunakan untuk implementasi program subsidi BBM, sehingga penggunaannya bisa tepat guna dengan teknologi,” tulis akun tersebut.

Dalam unggahan itu juga disinggung contoh penerapan di Malaysia yang dinilai berhasil memanfaatkan kartu identitas digital, yakni MyKad, untuk mengatur pembelian BBM subsidi. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah mengontrol distribusi secara lebih efektif dan mencegah penyalahgunaan.

Wacana ini pun mendapat beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mendukung karena dianggap dapat menekan kebocoran subsidi, sementara lainnya menilai perlu kesiapan infrastruktur dan sistem yang matang agar tidak menimbulkan kendala di lapangan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait kemungkinan penerapan kebijakan serupa di Indonesia. Namun, usulan ini kembali membuka diskusi publik mengenai pentingnya inovasi dalam pengelolaan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.