Oleh: Lhynaa Marlinaa

​Satuju.com - Kursi panas Direktur Utama Agrinas akhirnya kosong. Di tengah sorotan lampu publik yang semakin menyilaukan, sang nakhoda memilih turun kapal. Namun, pengunduran diri ini tidak terjadi di ruang hampa. Ia menyisakan jejak digital dan fiskal yang terlampau besar untuk diabaikan: Uang muka impor beras sebesar Rp7,3 triliun.

​Angka yang Mengusik Kedaulatan

​Kenapa impor beras dari India ini menjadi sangat sensitif? Pertama, nilai DP-nya yang fantastis. Di saat petani lokal berjuang dengan harga gabah dan biaya pupuk, gelontoran dana triliunan untuk beras impor adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Kedua, keterlibatan institusi TNI dalam memberikan perhatian pada kasus ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar urusan dagang business-to-business, melainkan ancaman terhadap stabilitas pangan nasional.

​Benang Kusut Dana Koperasi

​Sorotan publik tidak berhenti pada angka impor. Skema pencairan dana koperasi di bawah payung Agrinas turut menjadi "api" dalam sekam. Apakah ada penyimpangan prosedur? Ataukah koperasi hanya dijadikan instrumen untuk memutar dana dalam skema yang tidak transparan? Isu ini menjadi krusial karena menyangkut dana kolektif yang seharusnya menyejahterakan anggota, bukan menjadi bantalan kebijakan yang kontroversial.

​Tekanan yang Tak Terbendung

​Mundurnya seorang Dirut tepat setelah transaksi impor besar-besaran biasanya menandakan dua kemungkinan: kegagalan eksekusi atau adanya upaya "cuci tangan" sebelum badai hukum menerjang. Publik patut bertanya, siapa sebenarnya yang memberikan restu atas kebijakan impor tersebut? Mengapa keputusan sebesar itu menuai resistensi begitu hebat dari berbagai lini?

​Catatan Investigasi: Hubungan Antar Lini

​Jika kita tarik garis merah ke artikel sebelumnya mengenai defisit JKN Rp30 triliun, kita melihat pola yang mengkhawatirkan dalam manajemen anggaran negara dan entitas strategisnya. Di satu sisi, rakyat diminta bersiap menghadapi kenaikan iuran kesehatan karena defisit, namun di sisi lain, triliunan rupiah mengalir keluar negeri untuk impor komoditas yang seharusnya bisa kita produksi sendiri.

​Pengunduran diri ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan pintu masuk bagi penyelidikan yang lebih dalam. Agrinas kini berada di bawah mikroskop publik. Kita tidak butuh sekadar pergantian wajah di jajaran direksi, melainkan transparansi mutlak atas setiap rupiah DP yang telah disetorkan.

​Karena pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan untuk diperdagangkan di balik meja gelap birokrasi.