Pekanbaru, Satuju.com – Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Pasalnya, seluruh kebutuhan kegiatan disebut harus ditanggung sendiri oleh peserta, mulai dari alat tulis kantor (ATK), seragam, konsumsi rapat, hingga pembekalan.

Tak hanya itu, beban biaya juga bertambah dengan adanya kewajiban menanggung honorarium dosen pembimbing lapangan (DPL). Mahasiswa mengungkapkan, komponen tersebut mencakup transportasi, penginapan, hingga uang harian bagi 25 DPL, dengan total anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp352 juta.

Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Sebagai perguruan tinggi negeri, kampus dinilai belum mampu meringankan beban pendidikan, meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun pada 2026, termasuk melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Kritik tidak hanya datang dari mahasiswa, tetapi juga ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya TikTok. Sejumlah netizen membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman di kampus lain yang dinilai lebih mendukung mahasiswanya.

Akun @alldihakiki, misalnya, mengungkapkan bahwa di kampusnya, mahasiswa justru mendapatkan fasilitas tambahan saat KKN.

“Kami di UIN Jogja, dapat tas gratis dari kampus, terus dapat uang Rp200 ribu per peserta KKN, pembekalan dikasih makan dan konsumsi,” tulisnya.

Sementara itu, akun @Gemini menyebut kondisi serupa telah terjadi setiap tahun.

“Kami selesai pulak, itu macam tiap tahun bayar sendiri,” komentarnya.

Sorotan tajam juga diarahkan pada kebijakan pembiayaan dosen pembimbing. Akun @Pakde_To68 menilai honorarium DPL seharusnya menjadi tanggung jawab kampus, bukan mahasiswa.

“Dosen pembimbing seharusnya tidak perlu dibayar karena itu sudah kewajibannya. Jika dibayar, harus kampus yang membayarnya,” tegasnya.

Lebih keras lagi, akun @Landak91 menilai kondisi ini mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi.

“Inilah mirisnya pendidikan sekarang. Mahasiswa semua harus membayar, sementara dosennya dibayar. Sudah banyak mahasiswa mengeluarkan uang, tapi lulusan belum terjamin kerja. Ini yang disebut bisnis perkuliahan,” tulisnya.

Gelombang komentar tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan fasilitas dan kebijakan antar perguruan tinggi, sekaligus memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi serta prioritas pengelolaan anggaran pendidikan.

Mahasiswa berharap pihak kampus dapat mengevaluasi kebijakan pelaksanaan KKN ke depan, agar tidak lagi menjadi beban finansial yang memberatkan, melainkan benar-benar menjadi sarana pengabdian dan pembelajaran yang inklusif bagi seluruh peserta.