Pelatihan dan Pembekalan Pengurus DPW LPLHI-KLHI, Ketua Umum Soroti Penegakan Hukum Lingkungan di Riau
Ketua Umum Lembaga Pengawasan Lingkungan Hidup Indonesia–Komunitas Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI-KLHI), Mugni Anwari Titir Lolobi saat menyampaikan arahan dalam pelatihan dan pembekalan pengurus DPW LPLHI-KLHI provinsi Riau. Minggu (10/5/2026). (poto/ist/satuju.com)
Ketua Umum LPLHI-KLHI meminta pengurus Riau memperkuat SDM dan investigasi penegakan hukum lingkungan demi kepentingan masyarakat
Pekanbaru, Satuju.com - Melalui Pelatihan dan Pembekalan Pengurus DPW LPLHI-KLHI Provinsi Riau, Penegakan hukum lingkungan di Riau menjadi perhatian serius Ketua Umum Lembaga Pengawasan Lingkungan Hidup Indonesia - Kawasan Laut Hutan Industri (LPLHI-KLHI), Mugni Anwari Titir Lolobi Dalam arahannya kepada Ketua DPW LPLHI-KLHI Provinsi Riau, Ramlis M. Putra, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang terus muncul di daerah tersebut. BERITA TERKAIT: https://www.satuju.com/berita/15193/lplhi-klhi-soroti-lemahnya-penegakan-hukum-lingkungan-di-riau-desak-dibentuk-polisi-lingkungan-hidup.html
Ketua Umum menyebut tantangan pengurus LPLHI-KLHI di Riau tidak ringan. Banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait lemahnya penegakan hukum lingkungan, persoalan birokrasi, hingga hambatan hukum lain yang terjadi di lapangan.
“Di Provinsi Riau ini banyak complain terkait penegakan hukum lingkungan. Juga terkait birokrasi permasalahan hukum, belum lagi hambatan-hambatan lainnya,” ujar Ketua Umum dalam pesannya disalah satu hotel pekanbaru. Minggu (10/5/2026).
Ia menegaskan, seluruh persoalan tersebut harus disikapi melalui investigasi dan program kerja yang terukur. Pengurus daerah diminta menyiapkan langkah strategis agar organisasi mampu hadir di tengah masyarakat.
“Kita akan sikapi dan investigasi dengan teknik dan program kerja yang nanti harus disiapkan pengurus. Kita harus berpihak kepada masyarakat, terutama dalam pembentukan peraturan pemerintah dan daerah,” tegasnya.
Selain fokus pada pengawasan lingkungan, Ketua Umum juga meminta pengurus memperkuat kapasitas internal organisasi. Menurutnya, pengurus harus memiliki kemampuan manajemen pembangunan serta manajemen konflik untuk menghadapi persoalan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks.
“Kita akan menguatkan SDM. Harus ada manajemen membangun dan manajemen konflik. Ini akan menjadi motivasi saya. Mari kita belajar bersama,” pungkasnya.
Penguatan SDM dan pengawasan terhadap kebijakan lingkungan dinilai menjadi langkah penting agar peran organisasi semakin efektif dalam mengawal kepentingan masyarakat di Provinsi Riau.