Pemkab Bengkalis Gelar FGD Usulan Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026
Pemkab Bengkalis Gelar FGD Usulan Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026
Bengkalis, Satuju.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Jumat (22/05/2026).
FGD tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, M.P dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Bappeda, BPKAD, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPN, Camat Bengkalis, unsur pendidikan tingkat SD hingga SMP, serta Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) dari BPMP Provinsi Riau.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi dan validasi lapangan terhadap calon lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi yang sebelumnya dilakukan oleh tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama BPMP Provinsi Riau.
Dalam forum tersebut, Tim Verval BPMP Provinsi Riau memaparkan konsep Program Sekolah Nasional Terintegrasi, mulai dari persyaratan administrasi, kesiapan daerah, hingga dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program.
Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso, M.P dalam sambutannya menegaskan bahwa program Sekolah Nasional Terintegrasi menjadi peluang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkalis.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentu mendukung penuh usulan Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Diharapkan seluruh OPD terkait dapat bersinergi dan mempersiapkan segala kebutuhan pendukung agar program ini dapat terwujud dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo, S.T., M.Si menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung seluruh tahapan pengusulan program tersebut.
“Melalui program ini, kita berharap hadirnya ekosistem pendidikan yang lebih terpadu, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan masa depan di Kabupaten Bengkalis,” ungkapnya.
Selain menjadi forum diskusi, FGD tersebut juga menjadi wadah sinkronisasi lintas instansi dalam menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari kesiapan lahan, dokumen perencanaan, hingga pengembangan kawasan pendidikan terpadu di Kabupaten Bengkalis. (Inf/Red)
