Program sapi kurban dari APBN kembali menuai sorotan. Publik mempertanyakan batas antara bantuan sosial, ibadah, dan pencitraan politik.

Satuju.com - Program sapi kurban dari APBN kembali menjadi sorotan publik usai pemerintah mendistribusikan 1.098 ekor sapi kurban pada momen Idul Adha 2026. Anggaran program tersebut disebut mencapai sekitar Rp100 miliar dan diklaim sebagai bentuk bantuan sosial sekaligus dukungan terhadap peternak lokal.

Kebijakan itu menuai beragam respons. Sebagian masyarakat menilai distribusi hewan kurban sebagai langkah positif karena membantu warga dan menggerakkan ekonomi peternak. Namun di sisi lain, muncul kritik yang mempertanyakan penggunaan APBN dalam aktivitas yang identik dengan ibadah personal.

Penulis Andrian Saputra menilai kurban dalam ajaran Islam memiliki dimensi ibadah individu yang tidak bisa dipisahkan dari unsur pengorbanan pribadi.

“Karena dalam Islam, kurban bukan sekadar distribusi daging. Kurban adalah ibadah personal. Ada syariat khusus (persyaratan). Ada unsur pengorbanan harta pribadi,” tulisnya.

Ia menyoroti sumber anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat, utang negara, hingga penerimaan sumber daya alam. Menurutnya, penggunaan APBN untuk program kurban membuat batas antara bantuan sosial, simbol keagamaan, dan komunikasi politik menjadi kabur.

“Sementara APBN bukan dompet pribadi pejabat,” tulisnya lagi.

Kritik juga diarahkan pada narasi politik yang dinilai membangun citra religius negara melalui seremoni dan distribusi bantuan bernuansa ibadah. Meski demikian, praktik pemberian sapi kurban oleh pemerintah sebenarnya bukan hal baru dan telah berlangsung pada pemerintahan sebelumnya.

Namun, Andrian mengingatkan bahwa tradisi yang berlangsung lama tidak otomatis benar secara moral maupun etika publik.

“Kalau penguasa hari ini melakukan sesuatu yang problematik lalu dibela dengan alasan: ‘yang dulu juga begitu,’ maka negara ini tidak sedang bergerak maju,” tulisnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah tetap memanfaatkan momentum Idul Adha untuk membantu masyarakat melalui distribusi daging, tetapi tanpa menggunakan istilah “kurban” yang melekat pada ibadah individu.

Perdebatan mengenai sapi kurban dari APBN diperkirakan masih akan terus bergulir, terutama terkait batas peran negara dalam aktivitas keagamaan dan penggunaan anggaran publik.