Mahasiswa menggelar aksi penolakan PSN saat diskusi publik di Jayapura. Mereka menyoroti hak tanah adat dan dampak lingkungan di Papua.

JAYAPURA, Satuju.com - Penolakan PSN Papua kembali mencuat setelah sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes dalam diskusi publik mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kesejahteraan masyarakat Papua di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Sabtu (30/5). BERITA TERKAIT: https://www.satuju.com/berita/15420/psn-merauke-disorot-narasi-kalkulator-rusak-kritik-proyek-sawah-di-papua.html

Aksi berlangsung saat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, tengah memaparkan materi di hadapan peserta forum. Para mahasiswa tiba-tiba membentangkan poster bertuliskan “Tanah Adat Bukan Tanah Kosong” dan “PSN Merampas Hak Masyarakat Adat Papua”.

Massa menilai sejumlah proyek yang masuk kategori PSN belum berpihak kepada masyarakat adat. Mereka juga menyoroti potensi kerusakan lingkungan serta ancaman terhadap hak kepemilikan tanah adat di Papua.

Aksi tersebut sempat menghentikan jalannya diskusi. Adu argumen singkat terjadi antara mahasiswa dan panitia sebelum situasi kembali kondusif.

Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan penolakan terhadap proyek yang dinilai lebih banyak menguntungkan pihak luar dibanding masyarakat setempat.

Menanggapi aksi tersebut, Apolo Safanpo mengakui adanya perbedaan pandangan terkait pelaksanaan PSN di Papua. Menurutnya, sebagian masyarakat mendukung program pembangunan tersebut, sementara sebagian lainnya memilih menolak.

Karena itu, ia menilai dialog dan musyawarah perlu terus dilakukan untuk mencari titik temu yang dapat diterima semua pihak.

Peristiwa ini kembali menunjukkan kuatnya perdebatan mengenai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Papua. Isu perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, dan arah pembangunan daerah masih menjadi perhatian utama berbagai kalangan.