Tokoh masyarakat Bengkalis mendesak audit PT Bumi Laksamana Jaya terkait laporan keuangan 2023 dan investasi media yang memicu pertanyaan publik.

BENGKALIS, Satuju.com - Desakan audit PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) semakin menguat setelah laporan keuangan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun buku 2023 menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan dalam laporan tersebut memunculkan pertanyaan terkait arah investasi, kinerja perusahaan, hingga tata kelola usaha. BERITA TERKAIT: https://www.satuju.com/berita/15551/keuangan-blj-bengkalis-2023-disorot-laba-rp593-miliar-ditopang-dana-pi-migas.html

Tokoh masyarakat Bengkalis, Anuar, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana dan investasi PT BLJ.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menghindari munculnya spekulasi yang dapat merugikan perusahaan.

"Menyikapi hal tersebut, salah satu tokoh masyarakat Bengkalis, Anuar angkat bicara, mengatakan dengan tegas meminta agar pihak BPK dan KPK audit dana tersebut, sampai terang menerang, agar publik puas dan nga ada opini yang miring terhadap PT BLJ tersebut," ujarnya.

Anuar juga mempertanyakan pola kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah daerah yang dijalankan melalui perusahaan tersebut, termasuk aspek hukum dan pembagian keuntungan dari sektor migas.

"Jika swasta ikut bermain disitu, gimana sistem kontraknya, dan berapa persen dari keuntungan migas tersebut," ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti keterbukaan laporan keuangan PT BLJ. Menurut Anuar, laporan tahun buku 2023 telah dipublikasikan, namun dokumen keuangan periode 2011 hingga 2022 belum diketahui keberadaannya oleh publik.

"Ini kan laporan keuangan PT BLJ tahun 2023 yang di upload, sementara diketahui yang diduga PT SJTV pada tahun 2010 tidak beroperasi atau tutup. Pertanyaan nya, kenapa tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 tidak upload? Apakah ini ada kepentingan dana PI," tanya Anuar.

Sorotan juga mengarah pada investasi PT BLJ di sektor media. Dalam laporan keuangan tahun 2023 tercatat adanya investasi pada PT SJTV dan PT Gelora Melayu Pers. Namun, belum terdapat dokumen yang dapat memastikan kapan investasi tersebut pertama kali dilakukan.

Sejumlah kemungkinan muncul terkait pencatatan investasi tersebut. Investasi bisa saja telah dilakukan sebelum 2023 dan baru kembali terlihat dalam laporan yang dipublikasikan. Kemungkinan lain, laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya belum tersedia untuk publik sehingga riwayat investasi tidak dapat diverifikasi.

Jika benar PT SJTV sudah tidak beroperasi sejak sekitar 2010 sebagaimana disebutkan, maka perlu diteliti lebih lanjut status nilai investasi tersebut dalam pembukuan perusahaan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah aset tersebut masih memiliki nilai ekonomi, telah mengalami penurunan nilai, atau seharusnya sudah dihapuskan dari laporan keuangan.

Anuar kembali meminta BPK dan KPK meninjau seluruh realisasi investasi PT BLJ, termasuk kesesuaian penggunaan dana dengan program yang direncanakan. Ia juga menyoroti investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada BLJ pada 2024 di tengah kondisi perusahaan yang disebut mengalami kerugian.

Untuk memastikan riwayat investasi media tersebut, diperlukan dokumen pendukung berupa laporan keuangan PT BLJ periode 2011–2022, catatan atas laporan keuangan (CALK), akta penyertaan modal atau pembelian saham, serta laporan auditor independen.

Hingga kini, belum terdapat bukti yang menunjukkan investasi media baru dilakukan pada 2023. Yang dapat dipastikan, investasi tersebut tercantum dalam laporan keuangan PT BLJ tahun buku 2023 dan masih memerlukan penelusuran lebih lanjut melalui dokumen keuangan periode sebelumnya.