Bogor, Satuju.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kebocoran keuangan negara dengan memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo secara langsung meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyampaikan kebutuhan lembaga masing-masing guna memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan keuangan negara.

Presiden menegaskan tidak akan mentolerir praktik yang merugikan keuangan negara dan mengingatkan bahwa tidak ada pihak yang dapat merasa lebih kuat dari negara.

"Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba saja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh, kalau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi," kata Prabowo di hadapan ribuan peserta rapat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Muhammad Yusuf Ateh berdiri dari tempat duduknya sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden.

Tak hanya kepada BPKP, Prabowo juga menyampaikan dukungan serupa kepada KPK. Ia menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

"Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor saya, penuhi," ujar Prabowo.

Dukungan yang sama juga diberikan kepada Kejaksaan Agung. Presiden bahkan membuka peluang penggunaan sebagian hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi untuk memperkuat kapasitas institusi penegak hukum.

"Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu saya penuhi. Kalau perlu yang sekian triliun yang kau dapatkan, kau pakai untuk memperkuat Kejaksaan Agung," katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik kebocoran keuangan negara terus berlangsung. Menurutnya, setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Ia menilai penguatan BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, serta seluruh aparat penegak hukum merupakan langkah penting untuk menjaga kewibawaan negara dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.

"BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri," tegas Prabowo yang disambut tepuk tangan para peserta.

Rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis tersebut dihadiri sebanyak 12.173 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, hingga mitra pelaksana program.

Pernyataan Presiden tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa agenda pemberantasan korupsi dan penutupan kebocoran keuangan negara masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat upaya penyelamatan uang negara dari berbagai praktik penyimpangan.