Jakarta, Satuju.com – Ketegangan antara Israel dan Lebanon kembali memanas setelah serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah di Lebanon selatan dan timur pada Kamis (4/6/2026) petang. Sedikitnya delapan orang dilaporkan tewas dan 15 lainnya mengalami luka-luka dalam serangan tersebut.

Serangan itu terjadi kurang dari 24 jam setelah Israel dan Lebanon menyetujui proposal gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS), memunculkan kekhawatiran bahwa upaya perdamaian yang tengah dibangun dapat kembali runtuh.

Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan udara Israel menargetkan sejumlah wilayah, termasuk Kota Sohmor, Masaken, dan Arab Al-Jalil. Tim medis dan petugas penyelamat dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban serta memberikan bantuan kepada warga terdampak.

Di sisi lain, militer Israel (IDF) mengklaim bahwa seorang tentaranya tewas akibat serangan rudal anti-tank yang ditembakkan kelompok Hizbullah di Lebanon selatan. Israel juga menuding Hizbullah bertanggung jawab atas kematian seorang personel pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sebelumnya terluka akibat serangan mortir.

Sehari sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyepakati penerapan gencatan senjata dengan syarat penghentian total serangan dari Hizbullah serta penarikan kelompok tersebut dari wilayah selatan Sungai Litani.

Dalam pernyataannya, Washington juga menyebut kedua pihak sepakat untuk membentuk "zona percontohan" yang nantinya berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Lebanon tanpa keterlibatan kelompok bersenjata non-negara.

Namun demikian, Hizbullah menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari perundingan yang difasilitasi Amerika Serikat tersebut. Kelompok itu menolak setiap kesepakatan yang mengharuskan pasukannya mundur dari Lebanon selatan sementara pasukan Israel tetap berada di wilayah Lebanon.

Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, mengecam keras proposal tersebut dan menyebutnya sebagai upaya yang merugikan Lebanon.

"Itu sama dengan peta jalan untuk memusnahkan sebagian rakyat Lebanon," kata Qassem dalam pernyataannya yang dikutip media internasional, Jumat (5/6/2026).

Qassem menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan meninggalkan wilayah Lebanon selatan selama pasukan Israel masih berada di negara tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa kawasan utara Israel akan tetap menghadapi ancaman selama operasi militer di Lebanon terus berlangsung.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait perkembangan terbaru di kawasan tersebut.

Trump juga mengklaim telah berkomunikasi dengan pihak Hizbullah dan optimistis masih terdapat peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas.

"Mereka tidak akan menolak saya. Kemajuan sedang dibuat antara Israel dan Lebanon," ujar Trump kepada wartawan di Oval Office.

Menurut Trump, perdamaian di Lebanon menjadi hal penting mengingat negara tersebut telah lama berada dalam bayang-bayang konflik dan ketidakstabilan keamanan.

Gelombang pertempuran terbaru ini terjadi setelah berminggu-minggu operasi militer Israel di Lebanon, termasuk serangan darat dan penguasaan sejumlah titik strategis. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Kastil Beaufort atau Qalaat al-Chakif, benteng bersejarah di Lebanon selatan yang memiliki nilai strategis militer dan pernah digunakan Israel selama masa pendudukannya di wilayah tersebut hingga tahun 2000.

Situasi keamanan yang kembali memburuk menimbulkan kekhawatiran komunitas internasional terhadap potensi meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah, terutama jika upaya gencatan senjata yang tengah diupayakan gagal diwujudkan.

Tag: Israel Lebanon Hizbullah Timur Tengah Serangan Udara Israel Beirut Naim Qassem Donald Trump Benjamin Netanyahu Gencatan Senjata Lebanon Amerika Serikat Konflik Timur Tengah Militer Israel IDF Lebanon Selatan Kementerian Kesehatan Lebanon Pasukan PBB Sungai Litani Departemen Luar Negeri AS Perdamaian Lebanon Kastil Beaufort Qalaat al Chakif Perang Israel Hizbullah Keamanan Regional Diplomasi Amerika Serikat Krisis Timur Tengah 2026