Pekanbaru, Satuju.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026-2027 yang bersih, transparan, berkeadilan, dan menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak di Provinsi Riau.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi saat menghadiri kegiatan deklarasi dan sosialisasi pelaksanaan SPMB di Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (4/6/2026).

Menurut Syahrial, terdapat tiga komitmen utama yang menjadi fokus Pemprov Riau dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Ketiga komitmen tersebut harus dipahami dan diawasi bersama agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga komitmen besar pada tahun pelajaran 2026-2027 ini yang harus kita deklarasikan bersama agar saling memahami dan mengawasi. Pertama, memastikan seluruh proses berdasarkan sistem yang berlaku," kata Syahrial.

Ia menjelaskan, berbagai pembenahan telah dilakukan Pemprov Riau guna menjawab tantangan yang selama ini muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru. Pembenahan tersebut mencakup perbaikan layanan, penyempurnaan aplikasi, hingga penguatan sistem digitalisasi agar proses pendaftaran lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.

Selain itu, pemerintah telah menyediakan sejumlah jalur penerimaan resmi yang dapat dimanfaatkan calon peserta didik, mulai dari jalur prestasi, afirmasi, domisili, hingga mutasi.

"Kita telah melakukan perbaikan proses, pembenahan aplikasi, serta peningkatan digitalisasi secara dinamis untuk menjawab tantangan di lapangan. Kami telah menyediakan berbagai jalur resmi seperti jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan mutasi," jelasnya.

Syahrial menegaskan seluruh jalur tersebut telah dirancang dalam satu sistem yang terintegrasi untuk menjamin prinsip keadilan. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan khusus maupun intervensi dalam bentuk apa pun yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.

"Seluruh jalur ini telah ditetapkan dalam satu kesatuan sistem untuk mewujudkan keadilan. Tidak boleh ada perlakuan khusus dan intervensi dalam bentuk apa pun yang mencederai prinsip keadilan ini," tegasnya.

Komitmen kedua, lanjut Syahrial, adalah menjaga integritas seluruh penyelenggara SPMB. Ia meminta kepala sekolah, panitia, operator aplikasi, pengawas, hingga jajaran Cabang Dinas Pendidikan menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru.

"Jangan membuka ruang bagi manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun praktik curang lainnya yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan murid baru," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan internal secara struktural. Namun, pihak eksternal diharapkan tetap menjalin koordinasi sesuai koridor hukum dan ketentuan yang berlaku demi menjaga integritas pelaksanaan SPMB.

Sementara itu, komitmen ketiga yang menjadi perhatian Pemprov Riau adalah memastikan seluruh anak di daerah tersebut tetap memperoleh akses pendidikan, meskipun daya tampung sekolah negeri masih terbatas.

Syahrial mengakui masih banyak orang tua yang berfokus pada sekolah negeri tertentu sehingga menimbulkan kekhawatiran ketika anak tidak diterima di sekolah yang diinginkan.

"Trend hari ini membuat para orang tua pusing karena anaknya hanya mau sekolah di satu sekolah negeri tertentu. Padahal jumlah lulusan setiap tahun belum sebanding dengan daya tampung sekolah negeri yang tersedia," ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau telah melakukan koordinasi dan diskusi bersama berbagai sekolah swasta serta penyelenggara pendidikan lainnya. Langkah itu dilakukan agar seluruh anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terkendala keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

"Kami tidak hanya berkomitmen menghadirkan SPMB yang bersih dan transparan, tetapi juga memastikan setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan," katanya.

Lebih lanjut, Syahrial menyampaikan bahwa Pemprov Riau bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan kapasitas layanan pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta revitalisasi ruang kelas yang ada.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat juga terus dilakukan guna meningkatkan dukungan anggaran pendidikan bagi Provinsi Riau.

"Pemprov Riau bersama BPMP dan Dinas Pendidikan terus bergerak menambah Unit Sekolah Baru serta melakukan revitalisasi ruang kelas. Kami juga telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Pendidikan dan alhamdulillah perhatian pemerintah pusat untuk Riau pada tahun ini dan 2027 terus meningkat," pungkasnya.