Kemunculan MGN, kedekatan Jokowi dengan PSI, dan tren survei Gibran memunculkan spekulasi soal peta politik menuju Pilpres 2029.

Satuju.com - Manuver Politik Gibran 2029 mulai menjadi bahan perbincangan setelah sejumlah dinamika politik nasional dinilai mengarah pada penguatan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peta kontestasi masa depan.

Analisis tersebut muncul dalam tulisan pengamat politik Rosadi Jamani yang menyoroti sejumlah peristiwa politik belakangan ini, mulai dari respons Gibran terhadap aksi mahasiswa, kemunculan Relawan Militan Gibran Nusantara (MGN), hingga isu kedekatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Rosadi, perhatian publik tertuju pada langkah Gibran yang menerima perwakilan mahasiswa ketika gelombang kritik terhadap pemerintah menguat. Saat itu, tuntutan yang dominan terdengar lebih banyak menyasar Presiden Prabowo Subianto, sementara nama Gibran relatif jarang menjadi sasaran kritik.

Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran juga mendapat pembelaan dari MGN. Organisasi tersebut aktif menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah sembari membuka ruang evaluasi.

Kemunculan MGN dinilai menarik karena organisasi yang dipimpin Andi Azwan itu mengklaim telah membentuk kepengurusan di 38 provinsi dalam waktu kurang dari satu bulan.

Rosadi menilai kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik dan masyarakat.

"Kalau cuma untuk mendukung pemerintahan, kenapa infrastrukturnya dibangun sebesar itu? Kenapa skalanya langsung nasional? Kenapa namanya memakai nama Gibran, bukan nama program pemerintah?" tulisnya.

Selain faktor organisasi relawan, sejumlah hasil survei juga ikut menjadi perhatian. Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap Gibran mencapai 66,8 persen, sementara tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan berada di angka 74,2 persen. Sementara itu, Adidaya Institute mencatat kepuasan publik sebesar 68,2 persen.

Dalam peta elektabilitas, nama Gibran juga masih masuk dalam daftar figur yang diperhitungkan untuk Pilpres 2029. Survei Indonesian Public Institute menempatkan Gibran di posisi kedua dengan elektabilitas 12,2 persen di bawah Prabowo Subianto yang memperoleh 22,3 persen.

Namun, survei lain menunjukkan persaingan masih sangat terbuka. Nama Dedi Mulyadi tercatat memperoleh elektabilitas 13,5 persen, disusul Anies Baswedan 9,2 persen dan Gibran 4,2 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya figur yang benar-benar dominan dalam bursa calon presiden 2029. Situasi itu dinilai membuka peluang bagi berbagai kelompok politik untuk mulai melakukan konsolidasi sejak dini.

Rosadi juga mengaitkan dinamika tersebut dengan kemungkinan bergabungnya Jokowi ke PSI. Jika hal itu terjadi bersamaan dengan terkonsolidasinya jaringan relawan pendukung Jokowi dan perubahan aturan pasca penghapusan presidential threshold, maka peta politik nasional disebut berpotensi berubah signifikan.

Menurutnya, partai politik dengan kekuatan lebih kecil kini memiliki peluang lebih besar untuk mengusung calon sendiri tanpa harus bergantung pada koalisi besar seperti pada pemilu sebelumnya.

Meski demikian, Rosadi menegaskan seluruh dugaan tersebut masih sebatas pembacaan politik dan belum dapat dianggap sebagai bukti adanya persiapan khusus menuju Pilpres 2029.

"Apakah semua ini bukti bahwa proyek besar menuju 2029 sedang disiapkan? Tentu tidak ada bukti. Apakah semua ini bisa jadi hanya kebetulan? Bisa saja," tulisnya.

Ia menilai rangkaian peristiwa yang melibatkan relawan, survei politik, PSI, dan citra Gibran sebagai figur muda yang dekat dengan publik tetap menjadi faktor yang layak dicermati dalam perkembangan politik nasional beberapa tahun ke depan.

Di akhir tulisannya, Rosadi mengibaratkan situasi tersebut sebagai proses pembangunan landasan pacu politik yang belum tentu langsung digunakan, tetapi perlahan mulai disiapkan.

"Pertanyaannya tinggal satu, ketika tahun 2029 tiba, siapa yang akan menjadi pilotnya?" tutupnya.