Warga Kembang Masam menenggelamkan ponton tambang di Laut Enjel. Dugaan keterlibatan oknum aparat dan isu penembakan menjadi sorotan.

BANGKA BARAT, Satuju.com - Polemik ponton tambang Laut Enjel di Kembang Masam, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kembali menjadi perhatian publik setelah warga menenggelamkan satu unit ponton Tambang Inkonvensional (TI) Apung yang diduga terkait dengan oknum aparat. Peristiwa itu terjadi pada 4 Juni 2026 dan hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, aksi tersebut bermula dari keresahan masyarakat pesisir terhadap aktivitas pertambangan yang disebut masih berlangsung di kawasan Perairan Enjel. Sejumlah warga kemudian mendatangi lokasi operasi ponton sebagai bentuk protes.

Namun situasi berkembang menjadi tindakan penenggelaman satu unit ponton yang berada di area tambang. Sementara itu, satu ponton lainnya dikabarkan berhasil diamankan oleh warga.

Sejumlah warga menyebut ponton yang ditenggelamkan diduga memiliki keterkaitan dengan seorang oknum anggota Kodim di wilayah Bangka Barat. Dugaan tersebut memicu perhatian masyarakat karena menyangkut isu sensitif terkait kemungkinan keterlibatan aparat dalam aktivitas pertambangan yang legalitasnya dipersoalkan.

Ketegangan semakin meningkat setelah muncul informasi mengenai dugaan penembakan saat warga mendekati lokasi ponton. Beberapa sumber menyebut seorang oknum yang dikaitkan dengan aktivitas tambang diduga melepaskan tembakan ketika massa berada di area tersebut.

Bahkan, beredar informasi bahwa senjata yang digunakan bukan merupakan senjata organik dinas. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang membenarkan maupun membantah informasi tersebut.

Belum ada penjelasan dari pihak terkait mengenai apakah dugaan penembakan benar terjadi, siapa pelakunya, maupun status senjata yang disebut berada di lokasi kejadian.

Peristiwa ini mencuat di tengah komitmen pemerintah pusat dalam memberantas praktik pertambangan ilegal. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan tidak boleh ada anggota TNI yang terlibat dalam aktivitas bisnis ilegal, termasuk pertambangan tanpa izin.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya reformasi internal TNI yang menempatkan prajurit sebagai alat pertahanan negara dan menjauhkan institusi dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Di sisi lain, aksi penenggelaman ponton dinilai menjadi gambaran akumulasi kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa keluhannya terkait aktivitas tambang belum mendapat penyelesaian.

"Kami sudah lama resah. Aktivitas tambang masih ada. Warga akhirnya turun langsung karena merasa tidak ada perubahan," ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Kini masyarakat menunggu langkah aparat penegak hukum dan institusi militer untuk mengungkap fakta di balik insiden tersebut. Sejumlah pertanyaan masih mengemuka, mulai dari kepemilikan ponton yang ditenggelamkan, dugaan keterlibatan oknum aparat, hingga kebenaran informasi mengenai penembakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Korem 045/Garuda Jaya, Kodim 0431/Bangka Barat maupun instansi terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam aktivitas tambang di Perairan Enjel maupun isu penembakan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kasus ini menjadi ujian penting bagi transparansi penegakan hukum di Bangka Belitung. Publik kini menanti pengungkapan fakta secara terbuka untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. BACA JUGA INI: https://www.satuju.com/berita/15836/video-tambang-timah-ilegal-mentok-muncul-lagi-nelayan-desak-usut-pemodal-dan-penampung.html