Pekanbaru, Satuju.com – Ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR, mulai dari pencabutan Undang-Undang Polri, penghentian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga desakan untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai fakultas itu dimulai dengan pelaksanaan Salat Zuhur berjemaah di depan gerbang Kantor DPRD Riau. Setelah itu, massa secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan nasional yang dianggap berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat, khususnya kalangan mahasiswa dan masyarakat kecil. Mereka menilai pemerintah perlu lebih serius mendengarkan aspirasi publik serta melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang menuai polemik.

Situasi aksi sempat berlangsung tertib dan kondusif. Namun, ketegangan terjadi ketika massa aksi bergerak mendekati area barikade pengamanan yang dijaga aparat kepolisian. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas tidak dapat dihindari saat massa berupaya menyampaikan tuntutan mereka lebih dekat ke area gedung dewan.

Akibat insiden tersebut, seorang mahasiswa dilaporkan mengalami cedera pada bagian kaki. Korban kemudian dievakuasi keluar dari barisan massa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Meski sempat diwarnai ketegangan, situasi berhasil dikendalikan dan aksi kembali berlangsung kondusif. Para mahasiswa melanjutkan penyampaian aspirasi melalui orasi secara bergantian di hadapan aparat keamanan dan perwakilan lembaga legislatif.

Selain menolak UU Polri dan meminta penghentian kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut perlu dikaji kembali agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara.

Mahasiswa juga menyoroti penggunaan APBN yang dinilai harus lebih difokuskan pada kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Aksi unjuk rasa berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Hingga kegiatan berakhir, massa tetap menyampaikan tuntutan secara terbuka dan berharap aspirasi yang mereka suarakan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan.