PEKANBARU, Satuju.com - Dugaan korupsi infrastruktur Rohil kembali menjadi sorotan setelah mantan Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong, menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Senin (22/6/2026).

Pemeriksaan berlangsung di Mapolda Riau sejak pagi sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan saat Afrizal memimpin Kabupaten Rokan Hilir periode 2021–2024.

Penyidik saat ini masih mengumpulkan keterangan, menelaah dokumen, serta melengkapi alat bukti untuk mengungkap ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran daerah pada proyek tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, membenarkan pemeriksaan terhadap mantan kepala daerah itu.

“Benar, saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” kata Ade Kuncoro saat dikonfirmasi, Senin.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung.

Ia menjelaskan, fokus penyidik mengarah pada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah. Untuk itu, tim penyelidik terus memeriksa dokumen pendukung dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur. Kasusnya masih dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.

Polda Riau menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Hingga kini, penyidik masih melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap berbagai pihak yang dinilai mengetahui proses pelaksanaan proyek yang sedang diselidiki.

Kasus ini menarik perhatian publik karena proyek infrastruktur merupakan sektor yang menyerap anggaran besar dalam pembangunan daerah. Polda Riau memastikan seluruh tahapan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sampai berita ini diterbitkan, Ditreskrimsus Polda Riau masih terus mendalami berbagai aspek perkara guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.