Jakarta, Satuju.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tenaga kerja nasional.

Yassierli menekankan bahwa amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak harus menjadi fondasi utama dalam setiap perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja serta dinamika ekonomi global menuntut adanya respons yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.

“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Selain pendidikan formal, tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan transformasi ekonomi.

Perubahan tersebut, lanjutnya, menuntut penguatan keterampilan masa depan (future skills) sejak dini. Karena itu, program pelatihan, reskilling, dan upskilling perlu diperluas secara terarah dan berkelanjutan agar tenaga kerja semakin adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

Dalam konteks tersebut, Yassierli mendorong serikat pekerja dan serikat buruh untuk berperan lebih strategis, tidak hanya dalam memperjuangkan hak, tetapi juga dalam meningkatkan kompetensi anggotanya. Penguatan kapasitas dinilai menjadi kunci agar pekerja tetap relevan dan berdaya saing di tengah perubahan industri.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja menjadi faktor penting dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif. Kementerian Ketenagakerjaan, kata Yassierli, terus memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan norma kerja, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi guna memperluas akses dan meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.

Yassierli juga menyoroti perlunya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif. Menurutnya, relasi antara pekerja dan perusahaan perlu berkembang dari sekadar hubungan kerja yang harmonis menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama.

“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” kata Yassierli.

Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menilai pemerintahan Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk mewujudkan negara sejahtera (welfare state) melalui tata kelola yang bersih dan efektif.

“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Said Iqbal.