Satuju.com - MBG pengaruhi PAD Riau menjadi perbincangan publik setelah pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam rapat paripurna DPRD Riau memicu berbagai tanggapan. Pernyataan tersebut kemudian berkembang menjadi polemik hingga mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BERITA TERKAIT: https://www.satuju.com/berita/15726/daerah-penghasil-desak-keadilan-fiskal-kepala-daerah-kompak-tagih-dana-bagi-hasil.html

Dalam rapat tersebut, SF Hariyanto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau. Pernyataan itu segera menyebar luas dan memunculkan beragam interpretasi di tengah masyarakat.

Seiring berkembangnya isu, Pemerintah Provinsi Riau memberikan penjelasan terkait maksud pernyataan tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk meluruskan persepsi publik mengenai hubungan antara program MBG dan kondisi keuangan daerah.

Di sisi lain, data pemerintah menunjukkan program MBG justru memberikan efisiensi anggaran daerah. Sebelumnya, kebutuhan makan bagi peserta didik di sejumlah sekolah berasrama ditanggung melalui anggaran pemerintah daerah. Setelah program MBG berjalan, sebagian kebutuhan tersebut ditopang oleh program nasional.

Efisiensi yang diperoleh Pemprov Riau dari skema tersebut diperkirakan mencapai Rp40 miliar hingga Rp45 miliar per tahun. Kondisi itu membuat beban belanja daerah berkurang dan membuka ruang pengalokasian anggaran untuk kebutuhan lain.

Polemik yang berkembang kemudian mendorong Kemendagri melakukan pendalaman. Tim Inspektorat Khusus Kemendagri yang dipimpin Inspektur Jenderal Mahendra Jaya melakukan kunjungan ke Pekanbaru dan menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau.

Pertemuan tersebut melibatkan SF Hariyanto, Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Dinas Pendidikan. Kemendagri melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pendapatan daerah dan dampak program pemerintah pusat.

"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penurunan PAD Riau tidak berkaitan langsung dengan program Makan Bergizi Gratis. Kemendagri menilai persoalan utama berada pada aspek tata kelola dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang masih perlu diperkuat.

Dengan penjelasan tersebut, pemerintah pusat menegaskan bahwa program MBG tidak menjadi penyebab utama menurunnya PAD Riau. Sebaliknya, program tersebut dinilai memberikan manfaat berupa penghematan anggaran daerah sekaligus mendukung pemenuhan gizi peserta didik.

Polemik yang muncul dari pernyataan tersebut menjadi perhatian publik dan menunjukkan tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu pengelolaan keuangan daerah serta implementasi program nasional di daerah.