Perwakilan 20 desa di Kecamatan Bantan dan Bengkalis meminta Pemkab Bengkalis segera mencari solusi kelangkaan BBM yang semakin menyulitkan warga.

BENGKALIS, Satuju.com - Kelangkaan BBM Pulau Bengkalis kembali memicu keluhan masyarakat. Perwakilan dari 20 desa di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengambil langkah konkret agar distribusi bahan bakar dapat menjangkau wilayah desa yang selama ini bergantung pada pelansir.

Mereka menilai skema subpenyalur yang diperuntukkan bagi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T) layak diterapkan di Pulau Bengkalis mengingat kondisi geografis wilayah tersebut.

Salah seorang perwakilan desa, Ujang, mengaku masyarakat hanya ingin mendapatkan akses BBM untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan.

"Tolonglah kami, kami bukan mau kaya, hanya untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari," ujar Ujang, Kamis (25/6/2026).

Ia juga berharap Pemkab Bengkalis dapat mencontoh langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam menyikapi persoalan distribusi BBM.

"Bang, tolong sampaikan ke pemkab Bengkalis atau bupati Kasmarni, bantu kami. Tolong ikuti kebijakan seperti bupati Siak. Sekali lagi kami katakan, kami bukan untuk kaya, hanya untuk keperluan sehari-hari. Desa kami jauh bang," tuturnya dengan nada bergetar.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Siak di bawah kepemimpinan Bupati Afni Zulkifli mengambil langkah cepat menghadapi kelangkaan BBM dengan menggelar rapat bersama Forkopimda dan para pemangku kepentingan.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Siak mendorong solusi distribusi BBM untuk wilayah 3T melalui kelompok pelansir keranjang minyak yang selama ini membantu penyaluran ke daerah terpencil.

“Kami perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan, khususnya ke wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil. Salah satunya dengan menggunakan jasa kelompok pelangsir keranjang minyak,” kata Afni.

Pemkab Siak bahkan mengajukan permohonan relaksasi kepada Pertamina dan BPH Migas agar kelompok pelansir tetap dapat memperoleh BBM dari SPBU dengan pengawasan ketat.

“Saya minta relaksasi dan solusi dari Pertamina untuk mengizinkan mereka mendapatkan BBM, untuk disalurkan ke daerah-daerah terpelosok, dengan catatan bila terbukti menimbun BBM, silahkan berlakukan aturan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, persoalan distribusi BBM di Pulau Bengkalis juga telah menjadi perhatian DPRD Bengkalis. Dalam Rapat Dengar Pendapat lintas komisi yang digelar pada April lalu, sejumlah anggota dewan menilai kondisi tersebut sudah berada pada level darurat pelayanan publik.

Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, menyebut antrean panjang BBM telah mengganggu aktivitas masyarakat.

“Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Antrean panjang terjadi setiap hari dan ini sudah mengganggu aktivitas masyarakat secara luas, khususnya di Pulau Bengkalis,” tegasnya.

Senada, Anggota Komisi I DPRD Bengkalis, Syakib Arsalan, menyoroti tingginya harga BBM di tingkat pengecer yang disebut mencapai Rp20 ribu per liter.

“Yang terjadi di Pulau Bengkalis ini sudah sangat memprihatinkan. Harga di pengecer bahkan mencapai Rp20 ribu per liter. Ini indikasi kuat distribusi tidak merata dan pengawasan lemah,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Firman, menegaskan distribusi BBM harus mempertimbangkan kondisi geografis Pulau Bengkalis yang berbeda dengan wilayah daratan.

“Jika penyalur ke pengecer tidak berjalan optimal, maka masyarakat desa di Pulau Bengkalis akan terus kesulitan. Ini bukan lagi soal antrean, tapi soal akses energi bagi wilayah yang secara geografis memang terbatas,” katanya.

DPRD juga meminta pemerintah daerah segera menghadirkan solusi konkret agar masyarakat desa tidak terus mengalami kesulitan memperoleh BBM untuk menunjang aktivitas dan kebutuhan ekonomi sehari-hari.