Komisaris PT SPR Langgak Dipersoalkan, Pemuda LIRA Riau Minta Dasar Penunjukan Dibuka

Penunjukan Komisaris PT SPR Langgak menuai kritik. Pemuda LIRA Riau meminta Pemprov membuka dasar seleksi dan memastikan bebas nepotisme.(poto/ist)

PEKANBARU, Satuju.com - Penunjukan Komisaris PT SPR Langgak atas nama Muhamad Sambu Harman melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Riau. Organisasi tersebut meminta Pemerintah Provinsi Riau menjelaskan secara terbuka dasar penetapan komisaris di BUMD strategis itu.

Ketua DPW Pemuda LIRA Riau, Daniel Saragi, S.H., menilai pengangkatan Muhamad Sambu Harman, yang merupakan putra mantan Bupati Rokan Hulu Suparman, memunculkan pertanyaan publik mengenai kompetensi dan rekam jejak di sektor minyak dan gas.

"Jabatan komisaris di badan usaha milik daerah (BUMD) strategis seperti PT SPR Langgak bukan tempat untuk belajar, melainkan ruang bagi para profesional yang siap tancap gas demi menyumbang PAD bagi Bumi Lancang Kuning."

Menurut Daniel, terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Salah satunya adalah minimnya pengalaman Muhamad Sambu Harman di industri hulu migas serta belum terlihatnya rekam jejak manajerial yang dinilai memadai untuk mengisi posisi pengawasan strategis di perusahaan tersebut.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa penempatan figur yang dinilai belum berpengalaman berpotensi memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan terhadap direksi dan berdampak pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Pemuda LIRA Riau juga menilai hubungan kekerabatan dengan tokoh politik memunculkan persepsi publik bahwa proses pengangkatan lebih mengarah pada akomodasi politik dibandingkan sistem merit berbasis kompetensi.

Daniel mendesak Pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham memberikan penjelasan mengenai indikator penilaian, mekanisme seleksi, serta hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang menjadi dasar keputusan dalam RUPSLB tersebut.

Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar pengelolaan BUMD tetap mengedepankan profesionalisme serta terhindar dari dugaan praktik nepotisme.

Daniel juga menyinggung pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang sebelumnya menegaskan bahwa proses seleksi BUMD akan berlangsung bersih, profesional, dan bebas dari titipan politik karena BUMD merupakan milik masyarakat.

"Posisi yang ia dapat itu juga disebut-sebut hanya lantaran ia adalah anak dari Suparman, yang dikenal sebagai loyalis utama SF Hariyanto."

"Tapi faktanya dengan terpilihnya Muhamad sambu harman anak mantan bupati Rokan hulu adalah karena kedekatan ayahnya dengan PLT Gubernur Riau SF Haryanto, publik Riau bertanya-tanya kenapa posisi strategis di BUMD Riau di isi oleh anak muda yang belum berpengalaman Apalagi status nya saat ini sebagai mahasiswa ujar Daniel."

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau maupun pihak PT SPR Langgak terkait kritik yang disampaikan DPW Pemuda LIRA Riau.