Kritik PSI Lukas Luwarso dalam Podcast Madilog menjadi sorotan setelah menyinggung isu korupsi, elektabilitas, dan rekrutmen kader partai.

Satuju.com - Kritik PSI Lukas Luwarso kembali menjadi perhatian publik setelah mantan Ketua Umum AJI itu menyampaikan pernyataan kontroversial dalam Podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan.

Dalam pernyataannya, Lukas Luwarso mengatakan, "Kalau dulu koruptor lari ke luar negeri, kalau kini koruptor lari ke PSI." Ucapan tersebut memicu perbincangan karena dinilai menyentuh citra partai yang sejak awal dikenal mengusung semangat antikorupsi, pluralisme, dan modernitas.

Narasi yang berkembang kemudian menilai citra antikorupsi belum tentu menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Penulis naskah berpendapat, preferensi pemilih sering kali tidak sejalan dengan isu pemberantasan korupsi maupun nilai pluralisme.

Sebagai contoh, disebutkan masih banyak tokoh yang berstatus terduga hingga terpidana kasus korupsi tetap berhasil memenangkan pemilihan legislatif maupun kepala daerah. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa elektabilitas tidak selalu ditentukan oleh rekam jejak antikorupsi.

Tulisan itu juga menyinggung bergabungnya sejumlah tokoh ke PSI, termasuk Ahmad Ali yang kini menjabat Ketua Harian PSI. Nama Ahmad Ali sebelumnya sempat menjadi sorotan setelah rumahnya digeledah KPK dan penyidik menyita uang sekitar Rp2 miliar.

Selain itu, muncul pula penyebutan nama Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang pernah divonis dalam perkara korupsi. Dalam naskah disebutkan bahwa Nur Alam sempat dikabarkan akan bergabung dengan PSI.

Sorotan juga diarahkan pada pemberian gelar adat di Lampung yang memunculkan berbagai komentar warganet terhadap sejumlah tokoh di sekitar Presiden Joko Widodo. Meski demikian, penulis mempertanyakan apakah berbagai isu tersebut benar-benar berdampak terhadap elektabilitas PSI.

Naskah tersebut turut menyinggung posisi sejumlah kader lama seperti Ade Armando dan Grace Natalie. Penulis berpendapat keduanya selama ini dikenal tetap konsisten membawa nilai antikorupsi yang menjadi identitas awal partai.

Di bagian akhir, tulisan juga menyinggung sejumlah figur lain yang disebut memiliki persoalan hukum, termasuk Razman Arif Nasution dan Silfester Matutina. Penulis kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan kritik terhadap penegakan hukum yang dinilai masih menjadi perhatian publik.

Tulisan ditutup dengan pandangan bahwa masyarakat sejak lama mempertanyakan konsistensi penegakan hukum serta menganggap hukum kerap dipersepsikan sebagai alat kekuasaan.