Jakarta, Satuju.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperluas pelindungan bagi pekerja sebagai langkah menghadapi perubahan dunia kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi, transformasi industri, dan dinamika ekonomi global.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Peningkatan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Nasional yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026) malam.

Menurut Yassierli, kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah merupakan wujud pelaksanaan amanat konstitusi yang menjamin setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

"Ini amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanah itu yang terus kami perjuangkan," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi, perubahan ekonomi global, dan transformasi industri telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara signifikan. Tantangan yang dihadapi kini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri serta mendapatkan pelindungan yang memadai.

"Tantangan terus berubah. Karena itu, kebijakan yang kita bangun juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut," katanya.

Yassierli menuturkan, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu prioritas utama pemerintah agar pekerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat sistem pelindungan pekerja secara menyeluruh, mulai dari tahap sebelum memasuki dunia kerja, selama bekerja, hingga ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan penyempurnaan berbagai instrumen ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja maupun pencari kerja sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan.

Menaker menekankan bahwa keberhasilan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Kita harus bergerak bersama. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja," tegasnya.

Ia juga menilai hubungan industrial yang harmonis menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, sekaligus menciptakan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

"Kalau pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, kita akan lebih siap menghadapi tantangan apa pun. Dari sinilah produktivitas tumbuh dan kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat," pungkasnya.