Jakarta, Satuju.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS bersama-sama memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan (future skills forecasting) sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

Usulan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (BRICS Labour and Employment Ministers' Meeting/LEMM) 2026 yang berlangsung di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026).

Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT. Menurut Yassierli, langkah tersebut penting untuk membantu negara-negara anggota BRICS mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau.

"Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, pemetaan keterampilan masa depan akan membantu negara-negara BRICS memahami perubahan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan perkembangan dunia industri.

Selain menyampaikan usulan tersebut, Menaker juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja. Upaya tersebut meliputi perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebagai bentuk komitmen terhadap ketenagakerjaan yang inklusif, pemerintah pada tahun ini juga membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan khusus bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut dilengkapi teknologi asistif serta contoh penataan lingkungan kerja yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.

"Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara anggota lainnya," katanya.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta serta Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta sepanjang tahun ini.

Selain itu, berbagai program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis juga diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Menurut Menaker, keberhasilan program-program tersebut ditopang oleh keterhubungan yang kuat antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Di sektor digital, pemerintah juga terus mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu platform layanan ketenagakerjaan. Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

Menutup penyampaiannya, Yassierli menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS dalam membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar," pungkasnya.