PEKANBARU, Satuju.com -  PKL Pekanbaru dinilai tidak semestinya diposisikan sebagai persoalan yang harus disingkirkan dari wajah kota. Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, meminta pemerintah menempatkan penataan pedagang kaki lima sebagai bagian dari upaya melindungi ekonomi rakyat.

Menurut Zulkardi, penataan kota tetap penting untuk menjaga Pekanbaru agar tertib, bersih, indah, dan nyaman. Namun, kebijakan tersebut harus berjalan beriringan dengan solusi bagi pedagang dan pelaku UMKM yang terdampak.

"PKL Bukan Musuh Kota, Mereka Bagian dari Rakyat yang Wajib Dilindungi."

Ia menegaskan penertiban tidak boleh berhenti pada pemindahan atau pembongkaran lapak. Pemerintah Kota Pekanbaru harus memastikan pedagang tetap memiliki ruang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

"Penataan Kota Pekanbaru memang penting. Saya mendukung kota yang tertib, bersih, indah, dan nyaman.

Namun, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku UMKM tidak boleh dilakukan tanpa solusi yang nyata."

Minta PKL Didata Sebelum Ditertibkan

Zulkardi mengingatkan PKL merupakan warga negara yang menggantungkan kehidupan keluarga dari aktivitas perdagangan sehari-hari.

"Pedagang kaki lima adalah warga negara Indonesia yang setiap hari berjuang mencari nafkah secara halal untuk menghidupi keluarganya. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, membina, dan memberdayakan mereka, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 serta Undang-Undang tentang UMKM."

Karena itu, ia meminta Pemko Pekanbaru menyiapkan langkah konkret sebelum menjalankan penertiban di lapangan.

Ada empat hal yang menurutnya harus dilakukan pemerintah. Pertama, mendata seluruh PKL yang terdampak. Kedua, menyediakan lokasi relokasi yang layak.

Ketiga, memberikan pembinaan sekaligus pendampingan usaha. Keempat, memastikan masyarakat yang terdampak tetap memiliki kesempatan untuk bekerja dan mencari nafkah.

Langkah tersebut dinilai penting agar penataan kota tidak berubah menjadi persoalan sosial baru.

"Jangan sampai penataan kota justru mematikan ekonomi rakyat kecil. Kota yang maju bukan hanya kota yang tertib, tetapi juga kota yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warganya."

Zulkardi Janji Kawal Kebijakan Pemko

Zulkardi menyatakan akan mengawal kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan PKL dan UMKM. Ia meminta kepentingan masyarakat kecil tetap menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penataan kota.

"Saya akan terus mengawal setiap kebijakan agar tetap berpihak kepada masyarakat kecil, pelaku UMKM, dan PKL. Membangun kota bukan hanya soal menertibkan, tetapi juga memastikan rakyat tetap bisa hidup, bekerja, berusaha, dan sejahtera."

Bagi Zulkardi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari perubahan fisik kota. Penataan juga harus menghadirkan rasa aman bagi warga yang menggantungkan hidup dari sektor usaha kecil.

Pesan politiknya pun tegas: penataan kota harus berjalan bersama perlindungan ekonomi rakyat.

"Keadilan untuk rakyat. Penataan dengan solusi. Pembangunan yang berpihak."