Oleh: Ahmadie Thaha (Cak AT)

Satuju.com - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kini menghadapi persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji. Dalam dakwaan jaksa KPK, muncul angka USD 1 juta yang disebut disiapkan untuk memengaruhi Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR.

Angka itu membuat perkara ini tak lagi sekadar berbicara tentang pembagian kuota haji. Ia membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana mungkin urusan ibadah, jabatan publik, uang, dan kekuasaan bertemu dalam satu perkara?

Pada Selasa, 11 Agustus 2026, jaksa KPK membacakan dakwaan terhadap Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yaqut hadir sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan haji.

Jaksa mendakwa Yaqut menyuruh orang-orang dekatnya menyiapkan uang USD 1 juta melalui staf khusus. Uang itu disebut berkaitan dengan upaya memengaruhi Pansus Haji DPR yang mengusut kebijakan pembagian kuota tambahan.

Tentu saja, dakwaan bukan putusan. Kebenaran tuduhan tersebut masih harus dibuktikan di persidangan. Hakim yang kelak menentukan apakah rangkaian dakwaan jaksa terbukti atau tidak.

Namun, perkara ini menjadi penting karena menyangkut haji—ibadah yang oleh umat Islam dipandang sebagai salah satu kewajiban utama.

Kasus bermula dari tambahan 20 ribu kuota haji pada 2024. Jaksa mendalilkan kuota tersebut dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Padahal, ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan haji menetapkan porsi haji khusus sebesar 8 persen. Jika pembagian 50:50 itu terbukti melanggar ketentuan, maka persoalannya bukan lagi sekadar salah hitung.

Di balik angka kuota ada manusia.

Ada calon jemaah yang menabung bertahun-tahun. Ada yang menyisihkan uang belanja, menjual aset, atau menunggu puluhan tahun dalam antrean. Bagi mereka, kuota haji bukan angka dalam tabel birokrasi. Ia adalah harapan untuk memenuhi panggilan ke Tanah Suci.

Karena itu, ketika kuota dipersoalkan, yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi negara, tetapi rasa keadilan masyarakat.

BPK disebut menghitung kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp622 miliar.

Angka itu bukan kecil. Tetapi perkara ini bukan semata tentang berapa rupiah yang hilang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kebijakan yang menyangkut ibadah jutaan orang dapat membuka ruang bagi dugaan penyimpangan.

Di sinilah agama dan hukum bertemu dalam satu titik: amanah.

Al-Qur'an sudah lama memberi peringatan tegas, "Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan jangan menyuap penguasa untuk merebut hak orang lain" (QS al-Baqarah: 188).

Ayat itu berbicara tentang harta dan kekuasaan sekaligus. Sebab uang dapat membeli pengaruh, sementara jabatan dapat membuka jalan untuk menggunakan pengaruh tersebut.

Tetapi kita juga harus berhati-hati. Tidak boleh ada vonis sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Yaqut berhak membela diri. Jaksa wajib membuktikan dakwaannya. Hakim harus menilai seluruh bukti secara objektif.

Namun, jika seluruh tuduhan tersebut kelak terbukti, maka perkara ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif.

Ia akan menjadi perkara tentang penyalahgunaan amanah.

Menteri Agama memiliki beban moral yang tidak ringan. Kementerian yang dipimpinnya mengurus banyak urusan keagamaan masyarakat, termasuk penyelenggaraan ibadah haji.

Karena itu, ketika pejabat yang pernah memimpin institusi tersebut terseret perkara dugaan korupsi haji, publik wajar mempertanyakan kualitas tata kelola dan pengawasannya.

Persoalannya juga tidak boleh berhenti pada Yaqut.

Jika sistem memungkinkan perubahan kuota terjadi tanpa transparansi yang memadai, maka sistem itulah yang harus diperbaiki. Jika ada celah yang memungkinkan kuota diperdagangkan, celah tersebut harus ditutup.

Mengganti pejabat tanpa memperbaiki sistem sama seperti mengganti sopir ketika rem mobil rusak.

Pemerintah perlu memastikan setiap kuota tambahan memiliki dasar hukum yang jelas. Distribusinya harus dapat dilacak. Data penerima harus bisa diaudit. Setiap keputusan harus meninggalkan jejak yang dapat diperiksa publik dan lembaga pengawas.

Teknologi digital sebenarnya memungkinkan hal itu.

Tetapi teknologi saja tidak cukup. Sistem yang baik tetap membutuhkan manusia yang memiliki integritas.

Sebab jabatan tidak otomatis membuat seseorang saleh. Gelar keagamaan tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap godaan uang. Dan kekuasaan selalu memiliki potensi disalahgunakan ketika pengawasan melemah.

Agama sendiri tidak mengajarkan kita untuk tergesa-gesa menentukan siapa penghuni neraka.

Kita bukan Tuhan. Kita tidak mengetahui bagaimana akhir kehidupan seseorang. Kita juga tidak mengetahui seluruh pertanggungjawaban manusia di hadapan-Nya.

Tetapi agama jelas mengajarkan bahwa korupsi, suap, mengambil hak orang lain, dan mengkhianati amanah bukan perkara ringan.

Maka kasus ini seharusnya tidak hanya menjadi tontonan persidangan.

Ia harus menjadi pelajaran.

Bahwa urusan ibadah tidak boleh menjadi ladang transaksi kekuasaan. Bahwa kuota haji tidak boleh menjadi komoditas. Bahwa jabatan menteri bukan kemewahan, melainkan amanah.

Pada akhirnya, jabatan akan berakhir. Kekuasaan akan berpindah. Uang akan habis. Tepuk tangan pendukung akan berhenti.

Yang tersisa adalah pertanggungjawaban.

Di pengadilan dunia, seorang terdakwa masih memiliki pengacara untuk membela diri. Di hadapan Tuhan, manusia hanya membawa apa yang telah diperbuatnya.

Karena itu, “Menteri Agama Sejuta Dolar” bukanlah vonis terhadap Yaqut Cholil Qoumas.

Ia adalah sebuah pertanyaan moral yang lebih besar: ketika agama bertemu uang dan kekuasaan, apakah amanah masih menjadi panglima?

Ahmadie Thaha (Cak AT)
Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 12 Agustus 2026