Delapan tuntutan BEM UI menyoroti KKN, harga kebutuhan pokok, reforma agraria, bencana, hingga representasi aparat di ruang sipil.

Jakarta, Satuju.com - 8 tuntutan BEM UI menjadi sorotan di tengah kritik mahasiswa terhadap sejumlah persoalan nasional. Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, tampil dalam materi aspirasi tersebut sebagai salah satu sosok perempuan muda yang membawa suara mahasiswa untuk rakyat Indonesia.

Materi yang beredar menempatkan Fatimah sebagai figur perempuan muda yang berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan dan persoalan yang dinilai menyentuh kepentingan publik.

Delapan tuntutan itu tidak hanya berbicara soal kebijakan ekonomi. BEM UI juga menyoroti tata kelola kekuasaan, konflik agraria, penanganan bencana hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Tuntutan pertama meminta pemerintah menghentikan apa yang disebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri. BEM UI kemudian menyerukan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Mahasiswa juga mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati serta menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Pada sektor kebijakan pemerintah, BEM UI meminta evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka juga menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Persoalan relasi pusat dan daerah turut menjadi perhatian. BEM UI menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka meminta otonomi daerah dikembalikan.

Untuk wilayah yang terdampak bencana, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores. Mereka juga meminta proses pemulihan dipercepat.

Tuntutan terakhir menyasar ruang sipil. BEM UI meminta tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dihentikan serta menyerukan pembubaran YON TP.

Pesan dalam materi tersebut disampaikan dengan kalimat yang tajam: “Rakyat bukan musuh. Dengar kami, atau lawan kami!”

Kemunculan Fatimah dalam materi itu memperlihatkan peran perempuan muda dalam gerakan mahasiswa. Ia menjadi bagian dari wajah generasi yang memilih menggunakan ruang publik untuk menyampaikan kritik dan tuntutan atas persoalan yang mereka nilai penting bagi masyarakat.

Dalam demokrasi, suara mahasiswa memiliki posisi sebagai salah satu bentuk kontrol sosial. Kritik terhadap pemerintah dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan publik sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis data, dan melalui jalur yang damai serta konstitusional.

Delapan tuntutan BEM UI tersebut sekaligus menjadi daftar persoalan yang meminta jawaban pemerintah: dari pemberantasan KKN, harga kebutuhan pokok dan BBM, reforma agraria, kebijakan pembangunan, hubungan pusat-daerah, penanganan bencana, hingga perlindungan ruang sipil.

Delapan tuntutan BEM UI:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.