PEKANBARU, Satuju.com - Penanganan karhutla Riau terpadu mendapat perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat meminta seluruh unsur memperkuat pemadaman sekaligus pencegahan setelah ratusan hektar lahan yang masih terbakar di sejumlah wilayah Riau.

Presiden memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Rsn, Kota Pekanbaru, Senin (24/8/2026). Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo hadir bersama jajaran pemerintah pusat, TNI-Polri, dan Forkopimda Riau.

Kalaksa BPBD Riau M. Edy Afrizal melaporkan, sejak Januari hingga 23 Agustus 2026 tercatat 10.514 titik api. Dari jumlah itu, 521 titik dinyatakan terbakar dengan luas total mencapai 16.277,50 hektar.

Sekitar 900 hektar di antaranya masih terbakar. Api tersebar di tujuh titik yang berada di empat kabupaten.

Kondisi tersebut mendorong Kodam XIX/Tuanku Tambusai memperkuat operasi darat dan udara. Pangdam menilai kondisi lahan tahun ini lebih kering sehingga pemadaman tidak bisa hanya mengandalkan pasukan di lapangan.

«“Tindakan efektif dengan melakukan IMC karena kadar tanah di Riau tahun ini lebih kering.Titik yang tidak terjangkau pasukan darat dibantu dengan helikopter water bombing untuk memutus luasan kebakaran,” ujar Pangdam.»

Selain pemadaman, pengendalian kawasan gambut menjadi perhatian. Pemerintah menyiapkan pembangunan sekat kanal dengan lebar 5–7 meter untuk menghambat penyebaran api. Sebanyak 15 unit ekskavator dikerahkan untuk mendukung pekerjaan tersebut.

Dukungan dari udara juga diperkuat dengan rencana penambahan helikopter water bombing. Strategi ini diarahkan untuk menjangkau titik api yang sulit ditembus personel dan peralatan darat.

Dari sisi penegakan hukum, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan melaporkan terdapat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Khusus pada tahun 2026, polisi telah menangani 33 laporan dengan 36 tersangka. Luas lahan yang terbakar dalam hal tersebut mencapai 806,57 hektar.

Presiden Prabowo meminta penanganan dilakukan sebelum kebakaran meluas. Pemerintah diminta menyiapkan 500 sumur bor sebagai sumber udara untuk memperkuat pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Selain itu, pemerintah menyiapkan 700 tabung oksigen dan dua helikopter water bombing. Aparat juga mendapat perintah untuk mencegah segala bentuk pembakaran lahan serta menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar hukum.

Sanksi terhadap perusahaan pelanggar bahkan dapat berakhir pada pencabutan izin.

Rapat kesepakatan berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dalam kondisi aman dan kondusif. Setelah Arahan Presiden, penanganan karhutla Riau diarahkan pada pemadaman kebakaran, penegakan preventif, operasi darat dan udara, serta penegakan hukum secara terpadu.