Pekanbaru, Satuju.com - Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI tiba di Provinsi Riau, Rabu (26/8/2026). Kehadiran 100 personel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui penyuluhan, memunculkan persoalan di lapangan hingga penyusunan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Pusat.

Kegiatan penerimaan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Ruang Rapat Nakula, Lanud Roesmin Nurjadin, Jalan Adi Sucipto, Pekanbaru.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, SAP, MM, CHRMP., Kapolda Riau Irjen Pol. Hery Heryawan, SIK, MH, M.Hum., Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agus Tatius Sitepu, S.Sos., M.Han., Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Dr. Abdul Haris, M.Pol., MMOAS, serta Danlanal Dumai Kolonel Laut (P) Agung N. Kusumaji bersama para tamu undangan.

Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI terdiri dari 100 personel gabungan. Rinciannya, 53 personel berasal dari TNI Angkatan Darat, 19 personel dari TNI Angkatan Laut, 17 personel dari TNI Angkatan Udara, serta unsur pendukung lainnya.

Sebelum diterjunkan ke wilayah, seluruh personel telah mendapatkan pembekalan dari Mabes TNI. Pembekalan tersebut menjadi bekal bagi personel dalam melakukan penyuluhan sekaligus mengumpulkan informasi dan menggali kondisi faktual terkait Karhutla di lapangan.

Selanjutnya, 100 personel tersebut akan didistribusikan ke 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Penempatan personel akan disesuaikan dengan kondisi wilayah, jumlah kecamatan, serta kebutuhan penanganan Karhutla di masing-masing daerah.

Dalam uraiannya, tim akan berkoordinasi dan berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, masyarakat serta berbagai elemen terkait lainnya.

Kegiatan yang dilakukan tidak hanya fokus pada penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan Karhutla. Tim juga akan menggali berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan petugas di lapangan.

Sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian, mulai dari kondisi lahan, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi kebakaran, pola pembukaan lahan, kesiapan masyarakat hingga kendala koordinasi dan dukungan sarana serta prasarana.

Informasi yang diperoleh dari lapangan nantinya akan dihimpun dan dianalisis untuk menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Pusat. Data tersebut diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan maupun program pencegahan dan penanganan Karhutla yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi Karhutla di setiap wilayah Riau. Dengan informasi yang lebih lengkap, langkah penanganan dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Selain itu, kehadiran Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI juga diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri dan masyarakat dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Pelaksanaan tugas akan dilakukan secara terpadu bersama jajaran kewilayahan. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan data dan informasi, tetapi juga dapat memetakan kebutuhan setiap wilayah serta merekomendasikan rekomendasi yang dapat menjadi dasar tindak lanjut para pemangku kepentingan dalam upaya mencegah dan menangani Karhutla di Provinsi Riau.