Api yang Mahal: Ketika Negara Menghitung Hujan

poto Ai hanya ilustrasi, Api yang Mahal: Ketika Negara Menghitung Hujan.(poto/ist)

Api yang Mahal

Oleh Ahmadie Thaha (Cak AT)

PALEMBANG, Satuju.com -  Biaya modifikasi cuaca karhutla menjadi bagian dari persoalan yang jarang terlihat ketika kebakaran hutan dan lahan mulai mengepulkan asap. Yang tampak adalah api. Yang terasa adalah sesak. Namun di belakangnya terdapat biaya operasi yang terus bertambah.

Akhir pekan lalu, hamparan lahan gambut terbakar di kanan dan kiri ruas Tol Palembang-Indralaya, Sumatera Selatan. Asap bahkan sudah terasa sejak perjalanan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Asap karhutla tidak mengenal batas administratif. Ia bergerak mengikuti angin dan dapat menyeberangi wilayah, bahkan negara. Ketika konsentrasi asap meningkat, warga yang berada jauh dari lokasi kebakaran pun dapat merasakan dampaknya.

Di tengah situasi itu, negara mengerahkan berbagai kekuatan. Kementerian Kehutanan bekerja bersama TNI, Polri, Manggala Agni dan aparat desa. Pemerintah juga mengembangkan pendekatan berbasis teknologi.

Presiden Prabowo Subianto menggagas smoke jumper. Sementara Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, memperkenalkan teknologi berbasis kecerdasan buatan, modifikasi cuaca, dan bahan semai garam berukuran mikro.

Di sinilah pertanyaan penting muncul: mengapa teknologi penanganan baru ditawarkan ketika api sudah membesar?

Pertanyaan itu tentu tidak serta-merta menjadi kesalahan BRIN. Lembaga riset bukan unit pemadam kebakaran. Teknologi yang lahir dari penelitian membutuhkan pengujian, sertifikasi, kesiapan alat, operator, prosedur dan anggaran sebelum masuk ke sistem operasi.

Justru persoalan itulah yang perlu dibenahi.

Jika teknologi sudah dinilai layak untuk ditawarkan kepada lembaga yang berwenang, seharusnya tersedia mekanisme yang memungkinkan inovasi tersebut diuji dan digunakan secara cepat ketika bencana datang.

Salah satu teknologi yang patut dicermati adalah Dumakron.

Dumakron menggunakan natrium klorida atau NaCl sebagai bahan semai. Garam tersebut tidak berubah secara kimia. Yang diubah adalah ukurannya menjadi partikel sangat halus sekitar 2–5 mikrometer.

Partikel tersebut dirancang agar dapat disebarkan menggunakan drone.

Secara teknis, logikanya menarik. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan total untuk massa yang sama.

Pengecilan ukuran dari satu milimeter menjadi dua mikrometer secara teoritis dapat meningkatkan luas permukaan total sekitar 500 kali.

Satu ton garam biasa secara sederhana memiliki luas permukaan sekitar 2.700 meter persegi. Jika diolah menjadi partikel mikro, luas permukaan teoritisnya dapat mencapai sekitar 1,35 juta meter persegi.

Namun angka itu tidak boleh diterjemahkan secara serampangan sebagai penghematan 500 kali lipat.

Atmosfer bukan ruang laboratorium yang steril. Efektivitas penyemaian bergantung pada kondisi awan, temperatur, kandungan air, arus udara dan berbagai faktor mikrofisika lainnya.

Karena itu, pertanyaan sebenarnya jauh lebih sederhana: berapa banyak biaya yang bisa dipangkas?

Operasi Modifikasi Cuaca membutuhkan pesawat, pilot, bahan semai, bahan bakar, perawatan, logistik dan koordinasi penerbangan.

Kepala BNPB Suharyanto pada Maret 2025 pernah menyebut biaya satu kali sortie penerbangan OMC sekitar Rp200 juta. Kepala BMKG juga pernah memperkirakan biaya tersebut dapat mencapai Rp300 juta atau lebih, bergantung pada jenis pesawat.

Dalam operasi di Kalimantan, kebutuhan penerbangan menunjukkan besarnya skala tersebut.

OMC di Kalimantan Barat pada 13–17 Agustus 2026 membutuhkan sembilan sortie. Sementara di Kalimantan Tengah, operasi berlangsung pada 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus 2026 dengan 13 sortie.

Totalnya 22 sortie.

Dengan asumsi Rp200 juta per penerbangan, nilai indikatifnya sekitar Rp4,4 miliar. Dengan asumsi Rp300 juta, sekitar Rp6,6 miliar.

Sekali lagi, angka itu bukan realisasi anggaran. Ia hanya simulasi berdasarkan kisaran biaya penerbangan yang pernah disampaikan pemerintah.

Dari 22 sortie tersebut, pemerintah memperkirakan curah hujan yang dihasilkan mencapai 15,72 juta meter kubik.

Apakah berarti hujan itu berharga Rp280–Rp420 per meter kubik?

Tentu bukan begitu cara membacanya.

Hujan bukan komoditas yang diproduksi oleh pesawat. Curah hujan merupakan hasil interaksi kompleks di atmosfer. Penyemaian hanya salah satu intervensi dan tidak seluruh hujan yang turun dapat diklaim sebagai hasil operasi.

Tetapi perbandingan biaya dan hasil tetap penting.

Publik berhak mengetahui apakah operasi miliaran rupiah itu mampu menekan titik panas, membasahi lahan gambut, memperlambat kebakaran atau mencegah api menyebar.

Tanpa ukuran tersebut, operasi mudah berubah menjadi rutinitas tahunan: pesawat terbang, bahan semai ditebar, hujan turun, lalu laporan selesai.

Padahal api belum tentu selesai.

Di Kalimantan Selatan, laporan OMC dengan pesawat Cessna Caravan menyebut penggunaan sekitar 10 ton garam NaCl dalam 10 sortie. Rata-rata satu ton garam digunakan dalam setiap penerbangan.

Angka itu membawa kita kembali kepada pertanyaan tentang Dumakron.

Jika bahan semainya sama-sama garam, mengapa garam harus selalu dibawa ke atmosfer dengan pesawat yang mahal?

Di situlah drone menjadi tawaran menarik.

Jika partikel mikro memungkinkan penggunaan bahan semai dalam jumlah lebih sedikit dan penyebarannya dapat dilakukan dengan pesawat nirawak, biaya operasi mungkin dapat ditekan.

Mungkin.

Kata itu penting.

Sebab drone pun bukan teknologi gratis. Ada baterai, operator, sistem navigasi, perawatan, kapasitas muatan dan keterbatasan jarak terbang. Wilayah kebakaran yang luas mungkin membutuhkan banyak unit.

Maka perbandingan yang adil bukan antara “garam” dan “drone”.

Yang harus dihitung adalah total biaya operasi.

Berapa kilogram Dumakron diperlukan? Berapa drone yang dibutuhkan? Berapa luas wilayah yang mampu dijangkau? Berapa lama operasinya? Berapa biaya pemeliharaan? Dan, yang paling penting, apakah hasilnya lebih efektif daripada OMC menggunakan pesawat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pengujian lapangan dan data yang terbuka.

Di sinilah negara perlu memperpendek jarak antara laboratorium dan lapangan.

Sebab ketika kebakaran sudah terjadi, waktu menjadi sangat mahal.

Api membutuhkan bahan bakar, oksigen dan kondisi kering untuk terus membesar. Negara membutuhkan sistem yang mampu bergerak sebelum ketiganya bertemu dalam skala yang sulit dikendalikan.

Teknologi tidak boleh berhenti sebagai presentasi, prototipe atau tawaran. Ia harus memiliki jalur yang jelas menuju pengujian, evaluasi dan penggunaan apabila terbukti efektif.

Publik juga perlu memperoleh data yang memadai. Berapa biaya operasi? Berapa luas wilayah yang dijangkau? Berapa titik panas yang berkurang? Berapa lama dampaknya bertahan? Dan apakah biaya tersebut sebanding dengan kerugian yang berhasil dicegah?

Pertanyaan itu bukan untuk menghambat inovasi.

Sebaliknya, transparansi membuat teknologi yang baik memiliki kesempatan lebih besar untuk dipercaya dan digunakan.

Sebab yang mahal dari karhutla bukan hanya harga pesawat yang diterbangkan.

Ada ongkos kesehatan masyarakat, gangguan transportasi, kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, hilangnya produktivitas, serta biaya pemulihan setelah api padam.

Karena itu, Api yang Mahal seharusnya tidak berhenti sebagai metafora.

Ia adalah pengingat bahwa negara membayar mahal setiap kali kebakaran terlambat ditangani.

Dan jika teknologi baru benar-benar mampu membuat respons lebih cepat dan murah, tantangannya bukan lagi sekadar menemukan teknologi.

Tantangannya adalah memastikan teknologi itu siap ketika api mulai menyala.

Ahmadie Thaha (Cak AT)
Ma'had Tadabbur Al-Qur'an, 1 September 2026