PEKANBARU, Satuju.com - SILPA Pekanbaru Rp250 miliar menjadi sorotan anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi. Ia mempertanyakan belum tuntasnya persoalan infrastruktur di kawasan pinggiran ketika aspirasi warga mengenai jalan dan drainase terus muncul selama dua tahun masa reses.

Zulkardi mengatakan keluhan tersebut ia temukan secara konsisten ketika turun menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2, yang meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur.

Bagi dia, berulangnya keluhan warga menunjukkan masih adanya persoalan pembangunan yang belum terjawab di lapangan.

"Terlebih dalam hal resesnya, terkonsentrasi di sana. Dari hasil reses, memang masih banyak keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan," ujar Zulkardi kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Salah satu contoh yang disorot berada di wilayah Palas. Jalan lingkungan dengan lebar sekitar empat meter dan panjang lebih dari 200 meter itu menjadi akses antar-kampung. Namun, kondisinya masih memprihatinkan.

Kondisi serupa, menurut Zulkardi, ditemukan di Okura, Muara Fajar, Meranti Pandak, serta sejumlah kawasan pinggiran lainnya.

Persoalan itu tidak berhenti pada jalan. Drainase juga menjadi salah satu kebutuhan yang kerap disampaikan masyarakat dalam agenda reses.

Zulkardi menilai pemerintah dan DPRD perlu memperkuat koordinasi agar aspirasi yang telah disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan perencanaan.

"Kita ini kan disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan merealisasikan aspirasi masyarakat," tegasnya.

Ia mengatakan sejumlah aspirasi masyarakat sudah masuk melalui sistem E-Pokir Bappeda. Namun, sebagian aspirasi tersebut belum terealisasi.

Di titik inilah Zulkardi menyoroti persoalan anggaran. Ia menyebut Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki SILPA sekitar Rp250 miliar pada tahun anggaran 2025.

"250 miliar SILPA-nya bisa dialihkan untuk ekonomi masyarakat. Kenapa tidak? Karena betul-betul merasa cukup untuk kebutuhan masyarakat," katanya.

Zulkardi meminta pemerintah kota tidak hanya melihat aspirasi dari sisi administrasi, tetapi memastikan usulan yang telah disampaikan warga berujung pada pekerjaan nyata.

Menurut dia, kebutuhan dasar masyarakat semestinya menjadi perhatian utama, terutama infrastruktur yang digunakan warga setiap hari.

Ia pun meminta Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan bukti atas tindak lanjut aspirasi yang telah dihimpun selama kegiatan reses.

"Saya selaku wakil rakyat, saya sampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, jangan sampai aspirasi masyarakat kita tidak terwujud. Kita butuh bukti, bukan janji," pungkasnya.

Selama dua tahun, Zulkardi mengatakan keluhan mengenai infrastruktur di kawasan pinggiran terus terdengar. Kini, ia meminta pemerintah kota membuktikan bahwa aspirasi tersebut tidak sekadar tercatat dalam sistem perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan di lapangan.