PEKANBARU, Satuju.com - Persoalan truk overload Kampar antrean solar membuka sisi lain dari kerusakan jalan di Kabupaten Kampar. Ketika DPRD Riau mendesak penertiban kendaraan dengan muatan berlebih, sopir dan pemilik angkutan justru mengeluhkan antrean solar yang disebut bisa berlangsung berhari-hari.

Keluhan itu muncul di kolom komentar Facebook Satuju.com setelah pemberitaan mengenai sorotan Komisi III DPRD Riau terhadap truk pengangkut galian C dan sawit yang melintas dengan muatan berlebih.

Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, SH, M.Si, sebelumnya menyebut jalan di Kampar yang hanya mampu menahan sekitar 15-16 ton dipaksa menerima beban tronton hingga 30-40 ton.

Beban berlipat tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Pemerintah daerah pun menghadapi persoalan klasik: infrastruktur dibangun dengan uang publik, tetapi harus menanggung beban kendaraan yang melampaui kemampuan jalan.

Namun, persoalan tidak berhenti pada tonase.

Seorang warganet dengan akun Aliman Makmur menyampaikan keluhan dari sudut pandang sopir dan pemilik kendaraan.

«"Bila tidak muatan lebih, bisa rugi lo, di sopir dan pemilik mobil, sebab kerja hanya bisa satu trip. Karena antri solar mencapai 3/4 hari. Tolong suarakan juga agar antri bbm solar bisa 10_20 menit, sehingga bisa 2_trip perhari."»

Komentar itu mendapat satu tanda suka dari pengguna lain.

Keluhan tersebut menggambarkan tekanan operasional yang dihadapi angkutan barang. Ketika kendaraan menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengantre solar, jumlah perjalanan otomatis berkurang.

Satu perjalanan berarti pemasukan yang terbatas, sementara biaya kendaraan dan operasional tetap berjalan. Dalam situasi seperti itu, membawa muatan lebih menjadi pilihan yang dianggap sebagian pelaku angkutan dapat menutup beban biaya.

Di sinilah persoalan overload menjadi lebih rumit.

Penertiban tonase memang diperlukan untuk melindungi jalan. Namun, jika akar persoalan operasional tidak disentuh, kebijakan tersebut berpotensi hanya memindahkan beban kepada sopir dan pemilik kendaraan.

DPRD Riau Diminta Tak Hanya Bicara Tonase

Warganet meminta persoalan antrean solar ikut menjadi perhatian DPRD Riau. Mereka berharap distribusi BBM jenis solar dapat dibenahi sehingga antrean bisa dipangkas menjadi sekitar 10-20 menit.

Dengan waktu tunggu yang lebih singkat, sopir berharap dapat melakukan dua perjalanan dalam sehari tanpa harus mengandalkan muatan berlebih.

Di sisi lain, Komisi III DPRD Riau berencana turun langsung memeriksa aktivitas galian C di Kampar.

Pemeriksaan mencakup legalitas galian C seluas sekitar 1,5 hektare yang diduga ilegal, kewajiban pajak, serta jaminan reklamasi pascatambang.

DPRD Riau juga menyoroti truk angkutan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menggunakan jalan umum yang dibangun melalui APBD.

Persoalan ini akhirnya bertemu pada satu titik: jalan publik tidak boleh menjadi korban aktivitas angkutan yang tidak terkendali, tetapi persoalan ekonomi dan operasional di balik kendaraan tersebut juga tidak bisa diabaikan.

Penertiban muatan dan pembenahan distribusi solar menjadi dua persoalan yang kini sama-sama menuntut jawaban.

Hingga berita ini diterbitkan, polemik mengenai truk overload, kerusakan jalan, dan antrean solar masih menjadi perbincangan di media sosial.