Pekanbaru, Satuju.com – Pemerintah mempercepat perluasan digitalisasi perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Program tersebut diarahkan agar layanan perlindungan sosial lebih mudah diakses, transparan, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembahasan mengenai program tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Implementasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Jumat (18/9/2026).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang membangun pendekatan baru dalam sistem perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Sekarang ini pemerintah sedang membangun cara baru dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos) yang mudah diakses, lebih transparan, dan mampu menghadirkan suasana keadilan di tengah masyarakat. Saya kira langkah ini akan memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan bangsa,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas pelaksanaan program. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada Oktober 2026.

“Kita berharap, ketika Bapak Presiden meluncurkan program ini secara resmi pada bulan Oktober, sebanyak mungkin daerah-daerah sudah siap dan terintegrasi. Hal ini tentu membutuhkan peran aktif dari Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda beserta seluruh jajaran di daerah masing-masing,” katanya.

4,8 Juta Keluarga Sudah Mendaftar

Luhut mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 4,8 juta keluarga telah mendaftar dalam proses digitalisasi perlindungan sosial. Di sisi lain, sekitar 170 ribu Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah bergabung untuk membantu memperluas jangkauan program.

“Gambaran capaian kita saat ini 4,8 juta keluarga telah mendaftar, sekitar 170.000 agen perlinsos telah bergabung. Namun, untuk mencapai target 45 juta keluarga hingga akhir tahun, kita membutuhkan jumlah agen perlinsos yang jauh lebih banyak,” jelasnya.

Data hasil pendaftaran tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penyaluran bansos pada tahun 2027. Oleh karena itu, Luhut meminta seluruh pihak mempercepat proses pendataan dan memperkuat kolaborasi di lapangan.

“Data yang dikumpulkan dari proses ini nantinya akan menentukan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027. Saat kami melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden, beliau menekankan bahwa kita semua perlu kerja keras bersama,” ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong mobilisasi agen perlinsos secara lebih luas dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Luhut juga meminta gubernur dan pimpinan daerah menjadi penggerak dalam menyebarkan informasi pendaftaran agen perlinsos hingga tingkat pemerintahan paling bawah.

“Saya minta para gubernur dan pimpinan daerah menjadi penggerak utama untuk menyebarkan informasi pendaftaran agen ke seluruh jaringan pemda hingga tingkat terkecil. Saya meminta Pangdam dan Kapolda untuk mendorong anggotanya, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar menjadi agen perlinsos serta membantu masyarakat di wilayah tugas masing-masing,” tambahnya.

Riau Siap Perkuat Agen Perlinsos

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan Pemerintah Provinsi Riau siap memahami Arah pemerintah pusat untuk mempercepat digitalisasi perlindungan sosial.

Menurutnya, penambahan jumlah agen perlinsos perlu segera dilakukan karena program data perkembangan terus dipantau secara berkala.

“Jadi kita tidak punya waktu untuk main-main dengan target ini. Kita beberapa hari sekali peringatan untuk memberikan perkembangan data perlindungan sosial. Karena itulah, agen perlinsos tersebut harus segera bertambah,” ujar SF Hariyanto.

Ia mengatakan percepatan digitalisasi tersebut pada akhirnya ditujukan untuk memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang memang berhak.

Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Riau akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pelaksanaan program.

“Tujuannya tentu saja agar penerima manfaat supaya tepat sasaran. Sehingga, Dinsos Riau melakukan kerja sama dengan TNI/Polri untuk mempercepat arah ini, pelajari teknisnya dan koordinasikan dengan kabupaten kota,” tutupnya.