JAKARTA, Satuju.com -  Aspirasi keagamaan dalam politik tidak selalu harus disalurkan melalui pihak yang menggunakan identitas Islam. Guru Besar Agama dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Idris Thaha, menyebut partai nasionalis juga dapat menjadi ruang artikulasi nilai dan kepentingan keagamaan.

Pandangan itu disampaikan Idris dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Agama dan Politik di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu, 30 September 2026. Pidatonya berjudul “Agama di Arena Kekuasaan: Nilai, Aktor, dan Akomodasi: Pengalaman Politik di Indonesia”. UIN Jakarta sebelumnya mencatat Idris sebagai Guru Besar bidang Ilmu Agama dan Politik. 

Dalam kajiannya terhadap PDI Perjuangan, Idris menilai hubungan agama dan partai politik tidak cukup dibaca melalui pembagian sederhana antara partai Islam dan partai nasionalis.

Menurutnya, aspirasi keagamaan dapat masuk melalui kader, elite, struktur partai, organisasi internal, jaringan sosial-keagamaan, kegiatan politik, hingga proses penyusunan kebijakan.

“Agama dapat hadir dalam politik tanpa harus menjadi label partai,” kata Idris.

Ia menjelaskan, aktor-aktor keagamaan dapat membawa nilai, aspirasi, serta jaringan sosial ke dalam institusi politik. Namun, aspirasi tersebut tidak otomatis diterima seluruhnya karena harus berhadapan dengan kepentingan lain di dalam partai.

“Aspirasi keagamaan ketika masuk ke dalam partai akan bertemu dengan berbagai kepentingan lain. Di situlah terjadi proses negosiasi dan kompromi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Idris mengatakan investasi politik terhadap aspirasi keagamaan tidak berarti seluruh tuntutan diterima. Sebagian dapat diakomodasi, sebagian lainnya disesuaikan melalui proses negosiasi, sedangkan aspirasi tertentu bisa saja tidak memperoleh dukungan.

Perspektif tersebut, menurut Idris, menunjukkan bahwa identitas keislaman dan persahabatan tidak selalu berada dalam posisi yang berlawanan. Keduanya dapat bertemu melalui mekanisme dan institusi politik.

“Yang penting bukan hanya apakah sebuah partai disebut Islam atau nasionalis, tetapi bagaimana aspirasi keagamaan diproses di dalam institusi politik,” ungkapnya.

Kajian Idris tentang PDI Perjuangan juga bukan isu baru dalam perjalanan akademiknya. Pada penelitian doktoralnya, ia pernah mengkaji ulasan aspirasi umat Islam di PDI Perjuangan dan menyoroti jalur struktural, kelembagaan, serta keterlibatan elit Islam di dalam partai. 

Dengan demikian, politik agama tidak semata-mata berlangsung melalui partai-partai yang mencantumkan identitas Islam. Pengaruh keagamaan juga dapat bekerja melalui aktor, organisasi, jaringan sosial, serta proses pengambilan keputusan di dalam partai nasionalis.

Persoalannya, kata Idris, bukan sekedar memberi label pada sebuah partai, melainkan bagaimana institusi politik membuka ruang bagi aspirasi yang dibawa para aktornya dan bagaimana aspirasi tersebut diproses sebelum menjadi keputusan politik.