Jakarta, Satuju.com - Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Prof. H. Sanitiar Burhanuddin, SH, MM, MH, menegaskan pentingnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman dan aksesori hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Burhanuddin, Satlinmas memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat. Selain membantu menjaga perdamaian, anggota Satlinmas juga berperan dalam penanganan bencana, kegiatan sosial, serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di lingkungan masyarakat.

Hal itu disampaikan Burhanuddin kepada awak media di Jakarta, Senin (5/10/2026), menyusul Apel Akbar dan Pengukuhan DPD-DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, ribuan anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dari berbagai wilayah Bali mengukuhkan komitmen memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.

Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD dan DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Manggala Utama Pacalang Bali, serta sekitar 1.000 pacalang dari berbagai daerah.

Burhanuddin menegaskan pengukuhan organisasi tidak boleh berhenti pada seremoni kelembagaan. Mandat tersebut harus diterjemahkan menjadi pengabdian nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Ia menyebut Satlinmas sebagai representasi semangat gotong royong yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, integritas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan harus menjadi bagian dari sikap setiap anggota.

Predikat sebagai pelindung masyarakat, kata dia, tidak cukup hanya menjadi identitas organisasi, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

BPD Diminta Kawal Aspirasi dan Tata Kelola Desa

Selain Satlinmas, Burhanuddin juga menekankan posisi strategis ABPEDNAS dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa dalam menyerap, menyuarakan, dan mengawal aspirasi masyarakat.

“ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa serta sebagai mitra pemerintah desa yang memberikan suara bagi aspirasi masyarakat desa,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan desa harus berjalan beriringan dengan peningkatan keamanan dan ketahanan sosial masyarakat.

Ia menilai desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional karena menjadi tempat tumbuhnya nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal.

“Desa adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan dan kearifan lokal tetap hidup dan terjaga,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah desa, BPD, dan Satlinmas didorong memperkuat kolaborasi untuk membangun desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Burhanuddin juga mengingatkan seluruh pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS agar menjaga integritas serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

ASLINMAS dan ABPEDNAS Jadi Penghubung Program Pemerintah

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, menilai ASLINMAS dan ABPEDNAS memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan pemerintahan desa.

ASLINMAS menaungi unsur perlindungan masyarakat, sedangkan ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota BPD yang memiliki fungsi penting dalam tata kelola pemerintahan desa.

Reda mengatakan kedua organisasi dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat desa dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.

“Ini merupakan komponen-komponen warga yang ada di desa-desa untuk bisa menjaga, pertama keamanan dan juga tata kelola keuangan desa,” jelasnya.

Menurut Reda, keberadaan asosiasi dari tingkat daerah hingga nasional dapat memperkuat koordinasi dan menyatukan kepentingan anggota. Organisasi juga dapat menjadi saluran untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat desa kepada pemerintah secara lebih terorganisasi.

Ia menyoroti masih adanya perbedaan kebijakan maupun fasilitas bagi anggota Satlinmas di berbagai daerah. Oleh karena itu, wadah organisasi yang lebih terkoordinasi diperlukan untuk memperjuangkan kebutuhan anggota secara sistematis.

Di sisi lain, ASLINMAS dan ABPEDNAS juga dinilai memiliki peluang menjadi penghubung antara program pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat desa.

Sejumlah program pemerintah yang dapat dikembangkan di desa antara lain budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan masyarakat melalui CSR, serta perluasan akses beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.

“Dengan berkumpulnya dan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah, ke desa-desa,” kata Reda.

Reda menambahkan, ASLINMAS dan ABPEDNAS telah membuka peluang kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk memperkuat implementasi program pemerintah di tingkat akar rumput.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadikan program pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.

Pengukuhan ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali pun tidak sekadar menandai terbentuknya struktur organisasi di tingkat daerah. Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan agenda memperkuat masyarakat desa melalui perlindungan masyarakat, penyaluran aspirasi warga, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan yang dinilai menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia.