Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Berlangsung di 3 Daerah, Ada yang Berakhir 31 Oktober 2026

Ilustrasi STNK.(poto/net)

Satuju.com – Kabar baik bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sejumlah pemerintah daerah masih memberikan keringanan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2026.

Program tersebut menawarkan berbagai insentif, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, pengampunan pajak progresif, potongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Namun, masyarakat perlu memperhatikan batas waktu program masing-masing. Salah satunya di Papua Barat yang akan mengakhiri program pemutihan pada 31 Oktober 2026.

Berikut tiga daerah yang masih menjalankan program pemutihan pajak kendaraan:

1. Papua Barat Berakhir 31 Oktober 2026

Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar program pemutihan pajak kendaraan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, HUT ke-81 Kemerdekaan RI, serta HUT ke-27 Provinsi Papua Barat.

Program tersebut telah berlangsung sejak 1 Juli 2026 dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2026.

Jumlah keringanan yang diberikan antara lain:

1. Penghapusan pokok dan denda PKB untuk tunggakan tahun keenam dan seterusnya.
2. Penghapusan denda PKB untuk tunggakan tahun pertama sampai tahun kelima.
3. Diskon pokok PKB sebesar 10 persen untuk tunggakan tahun berjalan hingga tahun kelima.
4. Diskon BBNKB sebesar 10 persen.
5. Insentif 12 persen bagi wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu sebelum atau saat jatuh tempo dan tidak memiliki tunggakan.

Dengan batas waktu yang semakin dekat, pemilik kendaraan di Papua Barat perlu segera memanfaatkan program tersebut jika ingin keringanan.

2. Kalimantan Timur Hapus Denda paling lambat tanggal 22 November

Pemilik kendaraan di Kalimantan Timur juga masih memiliki kesempatan mendapatkan keringanan pajak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersama Bapenda Kaltim menggelar program pemutihan mulai 21 September hingga 22 November 2026.

Fokus program utama ini adalah penghapusan denda administrasi PKB. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki tunggakan cukup melunasi pokok pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain denda PKB, Pemprov Kaltim juga memberikan denda SWDKLLJ untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sekaligus meningkatkan pemenuhan pembayaran pajak daerah.

3. Jawa Tengah Berikan Diskon dan Bebaskan Pajak Progresif

Sementara itu, masyarakat Jawa Tengah memiliki waktu yang lebih panjang untuk memanfaatkan program pemutihan.

Bapenda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program pemutihan tambahan mulai tanggal 21 September hingga 28 Desember 2026.

Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk relaksasi pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat.

Ada tiga fasilitas utama yang diberikan, yakni:

1. Pembebasan penuh denda PKB.
2. Pembebasan pajak progresif untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
3. Pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya.

Namun, terdapat sejumlah hal. Program tersebut tidak berlaku bagi kendaraan baru yang terlambat didaftarkan maupun kendaraan yang sedang dalam proses mutasi keluar ke provinsi lain.

Selain program pemutihan tambahan tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga masih memberikan diskon pokok PKB sebesar 5 persen yang berlaku hingga 31 Desember 2026.

Jangan Tunggu hingga Program Berakhir

Program pemutihan pajak kendaraan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban yang lebih ringan.

Masing-masing daerah memiliki jenis insentif dan batas waktu yang berbeda. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memastikan persyaratan serta ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pembayaran.

Bagi pemilik kendaraan di Papua Barat, waktu yang tersedia menjadi paling singkat karena program berakhir pada 31 Oktober 2026.

Sementara itu, masyarakat Kalimantan Timur masih dapat memanfaatkan program ini hingga 22 November dan wajib pajak Jawa Tengah hingga 28 Desember 2026, dengan sejumlah ketentuan dan pelaksanaan yang berlaku.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.