Jakarta, Satuju.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian pemerintah setelah terdeteksinya 1.085 titik panas atau hotspot berstatus kepercayaan tinggi di berbagai wilayah Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui akun Instagram @kemenhut, Selasa (13/10/2026), data tersebut bersumber dari pemantauan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) menggunakan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.

Dalam keterangannya, Kemenhut menyebutkan bahwa berdasarkan pemantauan pada 12 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, terdeteksi sebanyak 1.085 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.

“Hotspot pantauan, berdasarkan data SiPongi yang bersumber dari satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada 12 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB terdeteksi 1.085 hotspot - keyakinan tinggi,” tulis Kemenhut.

Kemenhut menjelaskan, hotspot merupakan indikasi titik panas yang terdeteksi melalui penginderaan satelit dan tidak selalu menunjukkan adanya kebakaran. Meski demikian, temuan tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan upaya pengendalian.

Catat Hotspot Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Terbanyak

Berdasarkan data yang dipaparkan Kemenhut, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 227 titik. Posisi berikutnya ditempati Sumatera Selatan dengan 147 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 113 titik.

Sementara itu, Kalimantan Barat tercatat memiliki 31 titik panas, disusul Jambi dengan 24 titik.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian karhutla masih memerlukan perhatian serius, khususnya di wilayah dengan konsentrasi titik panas yang tinggi.

Namun, jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran karena setiap titik masih memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Kemenhut Kerahkan 61 Armada Udara

Untuk mempercepat penanganan karhutla, Kemenhut menyebut telah mengerahkan 61 unit armada udara. Armada tersebut terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk operasi pemadaman melalui water bombing atau pengeboman udara.

Dari keseluruhan armada tersebut, sebanyak 55 unit dialokasikan untuk enam provinsi prioritas penanganan karhutla, sedangkan enam unit lainnya digunakan untuk operasi water bombing di luar wilayah prioritas.

Dalam keterangannya, Kemenhut menyebutkan bahwa tim gabungan terus melakukan pemadaman dari darat, pengeboman udara, patroli udara, serta langkah pencegahan dan pengendalian di wilayah rawan karhutla.

Wilayah prioritas yang disebutkan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Penanganan tersebut melibatkan Manggala Agni Kemenhut bersama TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BPBD, masyarakat, serta berbagai pihak terkait.

Kualitas Udara di Sejumlah Wilayah Masih Berbahaya

Selain ancaman kebakaran, kondisi udara juga menjadi perhatian. Berdasarkan pemantauan BMKG yang dikutip Kemenhut, kategori sangat tidak sehat dan berbahaya masih terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Di Sumatera, kondisi serupa yang dilaporkan masih merusak wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Sementara itu, sebagian besar wilayah Indonesia lainnya berada dalam kategori sedang hingga baik.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan asap akibat karhutla berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Kemenhut mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan apabila terdapat asap atau indikasi kebakaran.

Masyarakat yang menemukan indikasi karhutla juga dapat menyampaikan laporan melalui Posko Karhutla Kemenhut di nomor telepon 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau melalui email [email protected].

Pemerintah mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan dini agar potensi kebakaran dapat segera diatasi dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan tidak semakin meluas.