Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia guna memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan program pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh, termasuk sertifikasi kompetensi.

Target tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FTPVI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

“Kita akan menyiapkan bagi pelatihan 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan kerja dunia. Melalui pelatihan yang relevan dengan tuntutan industri, peserta diharapkan memiliki keterampilan dan sertifikasi yang dapat menjadi bekal untuk memasuki pasar kerja.

Untuk memastikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data pasar kerja melalui Labor Market Intelligence (LMI) serta restorasi Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).

Kedua instrumen tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan dan keterampilan yang diperlukan dunia usaha dan dunia industri. Dengan pemetaan yang lebih akurat, penyelenggaraan pelatihan vokasi diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja secara lebih tepat sasaran.

Yassierli menjelaskan, kompetensi menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menilai kesesuaian calon tenaga kerja dengan posisi yang dibutuhkan. Pendekatan skill-first menempatkan keterampilan sebagai pertimbangan penting dalam proses energi kerja.

“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangunnya di angkatan kerja di Indonesia,” lanjut Yassierli.

Penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, menurutnya, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Kerja sama tersebut penting agar kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri.

Melalui pembangunan balai pelatihan kerja dan program pelatihan bersertifikasi, Kemnaker menargetkan semakin banyak masyarakat memperoleh akses peningkatan keterampilan untuk memperbesar peluang memasuki dunia kerja.