Jakarta, Satuju.com – Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$459,3 miliar atau setara Rp8.220 triliun pada Agustus 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi tersebut meningkat 5,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan menjadi yang tertinggi sejak 2013.

Jika konversi menggunakan kurs JISDOR pada 14 Oktober 2026 sebesar Rp17.898 per dolar AS, nilai ULN Indonesia tersebut mencapai sekitar Rp8.220 triliun.

Berdasarkan data BI, kenaikan ULN pada Agustus 2026 terutama mendorong peningkatan utang pemerintah dan bank sentral, di tengah penurunan utang luar negeri sektor swasta. Posisi tersebut juga melanjutkan tren kenaikan sebesar US$456,2 miliar pada Juli 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan posisi ULN pemerintah pada Agustus 2026 meningkat 3,3% secara tahunan menjadi US$220,9 miliar. Peningkatan tersebut terutama mendorong aliran modal masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

Menurut BI, utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah sektor prioritas. Sebanyak 22% dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kemudian 20,7% untuk administrasi pemerintah, pemeliharaan, dan jaminan sosial wajib, serta 16,2% untuk jasa pendidikan.

“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” tegas Ramdan.

ULN Swasta Turun, Utang Bank Sentral Meningkat

Di tengah kenaikan utang pemerintah, ULN sektor swasta justru mengalami kontraksi sebesar 0,8% secara tahunan menjadi US$195,6 miliar pada Agustus 2026.

Penurunan tersebut mempengaruhi berkurangnya ULN pada kelompok peminjam bukan lembaga keuangan maupun lembaga keuangan.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral berkaitan dengan strategi kebijakan moneter BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Peningkatan tersebut mendorong investasi kepemilikan investor nonresiden pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa peningkatan ULN Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan pemerintah, tetapi juga mempengaruhi dinamika instrumen moneter dan pergerakan investasi di pasar keuangan domestik.

Rasio Utang Capai 30,9% terhadap PDB

BI mencatat rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 30,9% pada Agustus 2026. Meski mengalami peningkatan secara nominal, bank sentral menilai posisi utang luar negeri masih berada dalam kondisi terjaga dengan struktur yang relatif sehat.

Penilaian tersebut didasarkan pada komposisi ULN yang masih didominasi utang berjangka panjang. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung kewajiban pengelolaan eksternal Indonesia.

Namun perkembangan ULN tetap perlu dipertimbangkan, terutama terkait risiko perubahan nilai tukar, biaya pembiayaan, dan kondisi pasar keuangan global. Sebanyak 58,8% ULN Indonesia tercatat menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS), sehingga perubahan nilai dolar berpotensi mempengaruhi beban pembayaran dalam rupiah.

Singapura Menjadi Kreditur Terbesar

Dari sisi negara kreditur, Singapura menempati posisi teratas dengan nilai ULN Indonesia sebesar US$51,2 miliar. Posisi berikutnya ditempati Amerika Serikat sebesar US$29,6 miliar dan Tiongkok sebesar US$26 miliar.

Konsentrasi utang berdasarkan mata uang dan negara kreditur tersebut menjadi bagian penting dalam pemantauan risiko eksternal, terutama ketika kondisi keuangan global mengalami perubahan.

BI bersama pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN agar penggunaannya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkas Ramdan.