Pekanbaru, Satuju.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Evaluasi rutin setiap bulan dilakukan guna menuntaskan berbagai permasalahan masyarakat, mulai dari infrastruktur, genangan banjir, kebersihan lingkungan, hingga bantuan pendidikan.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri coffee morning dan rapat koordinasi bersama para camat di Kantor Kecamatan Sail, Rabu (28/10/2026).

Agung menjelaskan, rapat koordinasi bulanan menjadi sarana untuk menyiarkan pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang belum terselesaikan pada bulan sebelumnya. Pertemuan tersebut juga bertujuan mempererat komunikasi antara kepala daerah, camat, dan OPD terkait.

"Setiap bulan, kami melakukan rapat koordinasi. Kami mengeluarkan mana yang belum selesai pada bulan sebelumnya dan mana yang sudah selesai. Inilah maksudnya membangun kedekatan antara kepala daerah, camat, dan OPD," jelasnya.

Menurut Agung, koordinasi yang efektif diperlukan agar setiap keluhan warga dapat segera ditindaklanjuti. Ia meminta seluruh OPD meningkatkan kecepatan respon sehingga pelayanan di lapangan tidak terhambat oleh lambannya penanganan.

“Saya tidak ingin pelayanan di lapangan terhambat akibat lambatnya respon dari OPD terkait,” ujarnya.

Program Lestari Diperkuat di Setiap Kecamatan

Salah satu upaya mempercepat pelayanan di tingkat wilayah dilakukan melalui program Lestari. Pemko Pekanbaru menyebutkan bahwa setiap kecamatan kini memiliki 15 personel Lestari yang difokuskan untuk menangani kebutuhan masyarakat, terutama terkait kebersihan lingkungan.

Personel tersebut ditempatkan di kantor kecamatan agar koordinasi dan penanganan persoalan di wilayah masing-masing dapat dilakukan lebih cepat.

Agung menegaskan, keberadaan personel tersebut diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut persoalan lingkungan tanpa harus menunggu terlalu lama respons dari OPD teknis, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

“Jangan sampai ada lagi, misalnya, DLHK yang lambat turun. Sekarang kami juga menonjolkan program Lestari. Setiap kecamatan sudah memiliki 15 personel yang fokus menangani apa yang dibutuhkan warga,” sebutnya.

Dalam rapat tersebut, persoalan infrastruktur, genangan banjir, dan kebersihan lingkungan menjadi sejumlah agenda utama. Pemko Pekanbaru mendorong koordinasi lintas OPD agar keluhan masyarakat dapat ditangani secara terarah dan tidak berlarut-larut.

Bantuan Pakaian Sekolah dan Pembebasan Ijazah

Selain persoalan infrastruktur dan lingkungan, Pemko Pekanbaru juga mengevaluasi program bantuan pendidikan. Salah satunya adalah pembagian pakaian sekolah gratis bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Agung menyampaikan, pemerintah kota menargetkan proses pembagian pakaian sekolah gratis tersebut dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Kami juga segera membagikan baju sekolah gratis untuk anak-anak. Dalam satu hingga dua hari ini, kami akan menyelesaikannya,” ungkapnya.

Pemko Pekanbaru turut melanjutkan program pembebasan ijazah siswa yang masih tertahan karena berbagai kendala, termasuk persoalan biaya. Menurut Agung, lebih dari 50 persen ijazah yang sebelumnya belum dapat diambil oleh siswa kini telah berhasil dibebaskan.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mengatasi hambatan dalam mengakses hak pendidikan.

Kepentingan Masyarakat Jadi Prioritas

Agung meminta seluruh kepala OPD dan jajaran pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas.

Ia menegaskan bahwa pemerintah merupakan penyelenggara pelayanan publik sehingga setiap jajaran harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif.

“Seluruh kepala OPD harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tuturnya.

Agung juga menekankan pentingnya kepuasan masyarakat sebagai salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia meminta seluruh pegawai tetap siap menjalankan tugas ketika dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan warga mendapat perhatian.

“Memuaskan warga adalah hal yang paling utama karena kita merupakan bagian dari pelayanan. Saya juga ingin seluruh pegawai siap kapan saja dibutuhkan untuk bekerja dan melayani warga,” tutupnya.

Melalui evaluasi berkala dan penguatan koordinasi OPD, Pemko Pekanbaru berharap berbagai permasalahan masyarakat dapat terselesaikan lebih cepat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap kecamatan.