Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, masyarakat harus dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan berbagai program serta layanan ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Cris, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Informasi mengenai program, layanan, serta pelindungan tenaga kerja harus disampaikan secara benar, mudah diakses, dan memberikan manfaat.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.

Ia menjelaskan, hak masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan dan program pemerintah perlu diimbangi dengan penyediaan informasi yang transparan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan program, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengakses dan mengambil manfaatnya.

Pelatihan Vokasi Diikuti Ratusan Ribu Pendaftar

Sebagai gambaran, Cris memaparkan perkembangan sejumlah program ketenagakerjaan yang dijalankan Kemnaker.

Berdasarkan data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026, tercatat sebanyak 265.008 orang telah mendaftar. Dari jumlah tersebut, 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, termasuk 1.257 peserta penyandang disabilitas.

Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat mencapai 40,12 persen. Angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.

Pada Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub, data per 26 Oktober 2026 menunjukkan sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan. Dari jumlah itu, 81.530 peserta tercatat masih aktif mengikuti program.

Program tersebut melibatkan 7.701 penyelenggara dan didukung oleh 31.367 mentor.

Data tersebut, menurut Cris, menjadi salah satu gambaran pentingnya penyampaian informasi secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan manfaat program ketenagakerjaan.

Tata Kelola Informasi Diperkuat hingga Daerah

Selain memperluas akses informasi, Kemnaker juga memperkuat tata kelola pelayanan informasi publik hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, kunjungan langsung atau visitasi, serta monitoring dan evaluasi internal. Langkah ini bertujuan memastikan standar pelayanan informasi publik dapat diterapkan secara merata di seluruh unit kerja.

Kemnaker juga terus menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi serta akuntabilitas instansi.

Cris menegaskan, penguatan keterbukaan informasi harus sejalan dengan upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.