Jakarta, Satuju.com – Dinamika politik Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Di tengah ketegangan politik tersebut, Advokat DR (HC) Tjandra Setiadji, SH, MH, mengingatkan agar elite tidak larut dalam perebutan pengaruh hingga melupakan persoalan mendasar masyarakat.

Dalam pandangannya, politik nasional saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang saling berkaitan. Mulai dari persoalan konstitusional, ketegangan antarkekuatan politik, kepercayaan terhadap institusi negara, tekanan ekonomi, hingga kualitas demokrasi dan perlindungan lingkungan.

Tjandra menilai, persoalan politik seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan partai, jabatan, dan konfigurasi kekuasaan. Pemerintah juga harus melihat kondisi masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, kesehatan, serta ketidakpastian penghasilan.

Ia menggambarkan situasi tersebut melalui sudut pandang masyarakat kecil, termasuk seorang tukang parkir yang menyaksikan langsung dinamika kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar kemampuan mempertahankan dukungan politik, melainkan sejauh mana kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

### Pengunduran Diri Gibran dan Ujian Konstitusi

Salah satu persoalan yang disoroti Tjandra adalah pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

Peristiwa tersebut berlangsung setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran. DPR kemudian membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. ANTARA News +1

Bagi Tjandra, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut posisi politik seseorang. Perkembangan tersebut juga menjadi ujian bagi penegakan hukum, legitimasi demokrasi, dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Ia mengingatkan bahwa proses pengunduran diri dan pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kepentingan politik tidak boleh mengesampingkan mekanisme konstitusional.

### Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Pertarungan Elite

Tjandra juga menyoroti persoalan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, negara harus mengungkap pihak yang terlibat, kemungkinan adanya perintah, motif, serta penggunaan kewenangan dalam perkara tersebut.

Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Status hukum seseorang tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh tuduhan telah terbukti.

Ia menilai independensi aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik antarkelompok yang memiliki kepentingan politik.

### Program Pemerintah Harus Terukur, Bukan Sekadar Janji

Di sektor ekonomi, Tjandra menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai persoalan yang tidak boleh tersisih oleh hiruk-pikuk politik nasional.

Ia menyoroti dua program besar pemerintahan Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, kedua program tersebut memiliki tujuan strategis. MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, sedangkan koperasi desa diharapkan memperkuat perekonomian masyarakat.

Namun, tujuan baik harus diikuti pelaksanaan yang bertanggung jawab.

Transparansi anggaran, pengawasan, ketepatan sasaran, dan evaluasi berkala menjadi faktor penting agar program pemerintah tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Selain itu, kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia juga perlu mendapat perhatian. Kepastian hukum, transparansi kepemilikan saham, serta tata kelola yang kredibel menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

Tjandra mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah program yang diluncurkan, tetapi harus terlihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

### Lingkungan dan Demokrasi Tidak Boleh Diabaikan

Persoalan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan, juga masuk dalam perhatian Tjandra.

Ia menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman dan pengumuman penurunan titik panas. Pengawasan terhadap konsesi, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, serta perlindungan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas.

Di sisi lain, perdebatan mengenai perluasan peran militer dalam jabatan sipil perlu dibahas secara terbuka dan proporsional.

Menurutnya, supremasi sipil, demokrasi, dan konstitusi harus tetap menjadi landasan penyelenggaraan negara.

Ia juga mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa dan kritik masyarakat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Aspirasi mengenai pemberantasan korupsi, lingkungan, pendidikan, biaya hidup, dan tata kelola pemerintahan seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab, menurutnya, bukan ancaman bagi negara, melainkan instrumen untuk memperbaiki jalannya pemerintahan. 

Jangan Sampai Elite Sibuk, Rakyat Kehilangan Harapan

Merangkum berbagai persoalan tersebut, Tjandra melihat tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada banyaknya konflik politik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menentukan prioritas.

Ia mengingatkan agar perhatian elite tidak terlalu tersedot pada perebutan jabatan dan pengaruh, sementara kebutuhan masyarakat justru terabaikan.

Pemerintahan Prabowo, menurutnya, memiliki tanggung jawab besar menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat.

Stabilitas tidak berarti membatasi kritik. Stabilitas justru tumbuh ketika hukum ditegakkan secara adil, lembaga negara bekerja profesional, ekonomi dikelola dengan baik, dan masyarakat merasa terlindungi.

Tjandra kemudian menggunakan analogi sederhana tentang kipas angin untuk menggambarkan arah kebijakan pemerintah.

Pertanyaannya, ke mana kesejukan harus lebih dahulu diarahkan: ke Senayan agar elite politik lebih tenang berkompetisi, atau ke pasar agar masyarakat tidak semakin terbebani biaya hidup?

Menurutnya, keduanya harus mendapatkan perhatian. Namun, kepentingan rakyat tidak boleh ditempatkan sebagai prioritas kedua.

Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan layak, lingkungan sehat, pendidikan berkualitas, serta pemerintahan yang benar-benar hadir.

Jangan sampai para elite sibuk memperebutkan kursi, sementara rakyat masih sibuk memperjuangkan sepiring nasi.

Sebab, keberhasilan sebuah pemerintahan pada akhirnya bukan ditentukan oleh seberapa lama elite mempertahankan kekuasaan, melainkan seberapa besar negara mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan harapan bagi seluruh rakyat.

Penulis: Advokat DR (HC) Tjandra Setiadji, SH, MH.