Jakarta, Satuju.com – Pemerintah masih melakukan finalisasi dan verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Hingga saat ini, pemerintah belum memastikan komposisi kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut, termasuk kemungkinan pekerja dari kalangan kelas menengah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, proses pengadaan penerima BSU masih berada dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah proses tersebut selesai, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi terhadap data calon penerima.

"Saat ini proses masih bisa dilakukan di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," kata Yassierli, dikutip Jumat (13/11/2026).

Oleh karena itu, pemerintah belum dapat memastikan secara rinci kelompok pekerja yang akan masuk dalam daftar penerima bantuan, termasuk apakah pekerja kelas menengah ikut menjadi sasaran program tersebut.

Berdasarkan skema yang telah ditetapkan, pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana tersebut menyelesaikan sekaligus dengan total Rp900.000 per penerima.

BSU Dijadwalkan Cair November-Desember 2026

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, sebelumnya menjelaskan bahwa penyaluran BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Indah menegaskan, pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan bantuan tersebut. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Minggu (8/11/2026).

Syarat Penerima BSU 2026

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja atau buruh agar dapat menerima BSU 2026.

Pertama, berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kedua, merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.

Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Selain itu, pekerja yang diprioritaskan adalah mereka yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU dilakukan.

Adapun pekerja yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan.

Cara Mengecek Status Penerima BSU

Kemnaker menegaskan bahwa pekerja tidak dapat mendaftarkan diri secara langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun kantor Kemnaker. Pengajuan data calon penerima dilakukan melalui perusahaan atau pemberi kerja masing-masing.

Untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU 2026, pekerja dapat melakukan pengecekan melalui HRD perusahaan atau situs resmi Kemnaker di www.bsu.kemnaker.go.id.

Berikut langkah pengecekan melalui situs Kemnaker:

1. Buka situs resmi www.bsu.kemnaker.go.id.

2. Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor telepon seluler, serta alamat email.

3. Lengkapi kode keamanan yang muncul pada halaman.

4. Klik tombol Cek Status.

5. Sistem akan menampilkan informasi hasil pengecekan dan status kepesertaan sebagai calon penerima BSU.

Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dengan mengunduh aplikasi tersebut dan membuat akun terlebih dahulu.

Setelah berhasil masuk, pekerja dapat memilih menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) di halaman beranda. Aplikasi akan menampilkan informasi apakah pengguna memenuhi kriteria penerima, termasuk status penyaluran dan rekening tujuan.

Bagi pekerja yang dinyatakan lolos verifikasi, pencairan dilakukan melalui bank Himbara, yakni BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia (BSI), atau PT Pos Indonesia sesuai mekanisme penyaluran yang ditetapkan.

Meski begitu, pekerja tetap diminta untuk memastikan data kepesertaan dan informasi upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai. Hal ini penting agar proses validasi dan penetapan penerima BSU dapat berjalan lancar.