JAKARTA, Satuju.com - – Dana korupsi yang mengalir ke rekening selebritis, influencer, hingga perusahaan agensi melalui kontrak endorsement dan kerja sama promosi berpotensi menyeret penerimanya ke ranah pidana. Dalih hanya menerima bayaran profesional tidak otomatis membebaskan seseorang dari jerat hukum apabila terbukti mengetahui atau patut menduga uang tersebut berasal dari tindak pidana.

Persoalan ini menjadi penting di tengah berkembangnya industri influencer dan agensi digital yang melibatkan transaksi bernilai besar. Kontrak promosi, publikasi, hingga kampanye komersial bisa menjadi pintu masuk penelusuran aliran uang apabila pembayarannya bersumber dari hasil korupsi.

Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan aparat penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal 5 UU TPPU, Penerima Dana Bisa Dipidana

Pasal 5 ayat (1) UU TPPU mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Ancaman hukumannya tidak ringan, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) secara tegas memasukkan korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal yang hasilnya dapat menjadi objek pencucian uang.

Artinya, penerimaan uang melalui transaksi bisnis tidak serta-merta menghilangkan permasalahan hukum apabila unsur-unsur tindak pidana pencucian uang terpenuhi.

Dalih Tidak Tahu Bukan Pembelaan Otomatis

Frasa “patut diduganya” menjadi salah satu aspek penting dalam pembuktian perkara TPPU.

Penyuluhan dan transmisi umum dapat menelusuri keadaan transaksi, hubungan para pihak, dokumen kontrak, hingga kewajaran pembayaran untuk menilai apakah penerima mungkin mengetahui adanya indikasi dana bermasalah.

Sejumlah indikator dapat menjadi perhatian, antara nilai kontrak lain yang tidak wajar, pembayaran melalui rekening pihak ketiga tanpa hubungan bisnis yang jelas, serta pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah uang yang diterima.

Misalnya, sebuah lembaga memperoleh pembayaran miliaran rupiah untuk kegiatan promosi yang tidak memiliki bukti pelaksanaan yang memadai. Kondisi tersebut dapat menjadi alasan bagi aparat untuk menelusuri lebih jauh sumber dana dan tujuan transaksi.

Namun, nilai kontrak yang tinggi atau transaksi melalui pihak ketiga tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Aparat tetap harus membuktikan unsur-unsur pidana berdasarkan alat bukti dan fakta konferensi.

Sengaja Menutup Mata Bisa Menjadi Persoalan Hukum

Dalam praktik penelusuran transaksi keuangan, sikap sengaja mengabaikan tanda-tanda mencurigakan dapat menjadi bagian dari penilaian terhadap unsur pengetahuan atau dugaan yang patut dimiliki penerima dana.

Konsep *kebutaan yang disengaja* atau sengaja menutup mata kerap digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang yang menghindari informasi penting meskipun terdapat indikasi kuat adanya kejanggalan.

Meski demikian, konsep tersebut bukan pasal pidana tersendiri dalam UU TPPU. Penegak hukum tetap harus membuktikan unsur yang disyaratkan undang-undang.

Oleh karena itu, selebritas, influencer, maupun pemilik agensi perlu memastikan identitas pemberi dana, dasar pembayaran, kewajaran nilai kontrak, serta bukti pekerjaan sebelum menerima transaksi bernilai besar.

Agensi Juga Bisa Dimintai Pertanggungjawaban

Persoalan hukum tidak selalu berhenti pada individu yang menerima uang.

Pasal 6 UU TPPU membuka kemungkinan jatuhnya tindak pidana terhadap korporasi dan/atau personel pengelola korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Dengan demikian, perusahaan agensi tidak otomatis terbebas dari tanggung jawab hanya karena transaksi dilakukan atas nama badan usaha.

Peran pengurus, pengendali perusahaan, tujuan transaksi, serta manfaat yang diperoleh korporasi dapat menjadi bagian dari pemeriksaan.

Uang Hasil Korupsi Tetap Bisa Ditelusuri dan Disita

Selain ancaman pidana, penerimaan dana yang diduga berasal dari korupsi juga membuka risiko penelusuran dan penyertaan aset.

Aparat dapat menelusuri rekening, properti, maupun aset lain yang diduga terkait dengan hasil tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, penyertaan dan perampasan aset tidak berlangsung secara otomatis hanya karena seseorang menerima pembayaran dari pihak yang kemudian mengangkut kasus korupsi. Hubungan aset dengan tindak pidana, status kepemilikan, serta dasar tindakan hukum aparat tetap harus diperiksa.

Bahkan ketika penerima dana tidak terbukti melakukan tindak pidana, status aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tetap dapat menjadi permasalahan hukum tersendiri sesuai mekanisme penanganan aset.

Pada akhirnya, kontrak profesional bukanlah jaminan kekebalan hukum. Setiap transaksi harus memiliki dasar bisnis yang jelas, pekerjaan yang dapat dibuktikan, serta sumber pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di hadapan hukum, popularitas, nama besar, dan dalih sekadar menjalankan pekerjaan tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai asal-usul uang.

Sumber hukum: [UU Nomor 8 Tahun 2010 – JDIH BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010?utm_source=chatgpt.com).

Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPU.